Kisah Sebuah Masjid di Kota Strasbourg, wilayah Alsace-Moselle, Prancis

Disaat pembangungan masjid menghadapi tantangan luar biasa di seantero Prancis, ada satu wilayah di Negara tersebut yang justru membantu terwujudnya pembangunan masjid untuk mengakomodasi kebutuhan ummat Islam disana yang jumlahnya semakin meningkat.

Adalah wilayah Alsace-Moselle yang menjadi model bagi dialog antar agama yang cukup kental dibandingkan wilayah wilayah lainnya diseluruh Prancis, sebagaimana di sampaikan oleh Fouad Douai yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan masjid pemerintah di kota Strasbourg, Alsace-Moselle, demikian Islam Online mengutip International Herald Tribune, 7 Oktober yang lalu.

Kenyataan yang sangat luarbiasa di kota tersebut begitu bertentangan dengan kesekuleran Prancis, yang dengan perundangan tahun 1905 sangat tegas melarang negara untuk memberikan bantuan bagi agama manapun, Namun wilayah Alsace-Moselle malah memberikan hak kepada kaum muslimin di wilayah-nya untuk membangun masjid.

Alsace-Moselle pernah dikuasai Jerman dan baru dikembalikan kepada Prancis paska perang dunia pertama berahir, masih memakai perundangan sebelum perundangan tahun 1905 diberlakukan hingga memungkinkan pemerintahan lokal disana memberikan bantuan finansial kepada publik untuk membangun tempat ibadah bahkan memberikan gaji kepada para pegurus-nya.

Selama beberapa dekade wilayah tersebut merupakan wilayah tertutup bagi agama lain selain Katolik Roma, Lutheran, Kalvari dan Yahudi. Baru kemudian pada tahun 1998 Kepala Gereja Katholik Roma, Gereja Lutheran, Gereja Kalvari, dan minoritas Yahudi melayangkan surat kepada pemerintahan setempat sebagai dukungan bagi pembangunan masjid untuk kaum muslimin disana.

Mereka mengatakan bahwa Islam merupakan agama yang mampu mengembangkan komunitas di wilayah tersebut harus menikmati status yang sama dengan ke empat agama resmi lainnya. Islam merupakan agama terbesar kedua di Alsace-Moselle yang berpenduduk 2,9 juta jiwa. Namun hanya memiliki satu masjid kecil saja di kota Farebersviller, tidak ada satu pun tempat resmi bagi ummat Islam disana untuk melaksanakan peribadatan.

Segera setelah menerima surat dukungan dari para tokoh tersebut, pemerintahan setempat memberikan lahan yang cukup luas di tepian sungai Kota Strabourg untuk pembangunan masjid. Pemerintah kota dan Dewan Wilayah menyumbang 25 persen dari keseluruhan biaya pembangunan masjid dimaksud. Menjadikan masjid tersebut sebagai tempat ibadah resmi yang diakui oleh pemerintah.

Rintangan

Rencana pembangunan masjid tersbut bukan tanpa kendala, Dunia Perpolitikan Prancis begitu hipokratik. Ungkap Douai, yang juga menjabat sebagai kepala organisasi komunitas muslim Alsace-Moselle. Orang orang disana tidak menamakan sesuatu berdasarkan apa yang sebenarnya, tiap kali mereka melihat adanya orang kulit berwarna atau nama nama islam maka anda akan benar benar merasa tertindas. Hal yang paling anyar tentang rencana pembangunan masjid disana di tahun 1998 telah menghadapi debat politik yang sengit.

Roland Ries, yang menjabat sebagai walikota Strasbourg kala itu dan membantu memulai pembangunan masjid baru tersebut harus membayar biaya politik yang sangat mahal akibat keputusannya dengan kehilangan jabatan sebagai walikota, manakala pemerintahan sosialisnya mengalahkan dia dalam pemelihan lokal tahun 2001.

Walikota baru yang berhaluan kanan mengunjungi lokasi proyek pembangunan dan memberikan ijin hanya kepada bangunan yang diperuntukan bagi kegiatan religius dan meolak mengizinkan pembangunan Pusat Study dan Auditorium. Pemerintahan baru juga menolak pemberian menara bagi masjid tersebut. Baru pada tahun 2007 yang lalu pembangunan masjid tersebut ahirnya dimulai. Komunitas muslim disana berjuang keras bagi pendanaan pembangunan dan proses penyelesaian pun menjadi sangat lambat.

“Saya ingin bangunan itu sesegera mungkin diselesaikan” ungkap Ries, yang kembali menduduki jawabatan walikota pada bulan Maret yang lalu dengan dukungan mutlak dari kaum muslimin disana.

Sebuah Pelajaran Berharga

Para pejabat disana percaya bahwa meskipun berkendala, Alsace Moselle selayaknya dijadikan contoh bagi wilayah Prancis lain nya. “Muslim prancis saat ini mewakili agama terbesar kedua di Prancis, begitu juga di Alsace-Moselle” ungkap François Grosdidier anggota legislatif dan sekaligus walikota Woippy kota kecil di wilayah yang sama dengan penduduk 15 ribu jiwa dan sepertiganya adalah warga muslim, Sebuah pengecualian diberikan bagi warga muslim, mereka dipersilahkan (warga untuk membangun masjid di basemen sambil mencari bantuan asing”

Saat ini sudah terdapat 1,700 tempat ibadah bagi kaum muslimin di prancis yang menjadi rumah bagi enam hingga tujuh juta warga muslim. Menjadikan prancis sebagai minoritas muslim terbesar di Eropa. Dari 1,700 tempat tersebut hanya 400 saja yang merupakan masjid yang di akui secara resmi oleh negara sementara sisanya merupakan tempat ibadah sementara di ruang aula, Gimnasium, toko tak terpakai atau lantai basemen sebuah gedung apartemen.

Pak Grosdidier (Walikota kota Woippy) yakin bahwa segera atau nanti hukum Prancis dan para politikus akan sadar akan kewajiban untuk mengakomodasi populasi muslim di Prancis.

“Saya pikir situasi yang kini terjadi tidak akan bertahan lama di negeri ini” “situasi (penolakan terhadap islam) ini tidak akan mampu bertahan lama” imbuhnya.