Rabu, 10 Agustus 2011

Walikota Kupang Hentikan Pembangunan Masjid


Walikota Kupang Daniel Adoe memutuskan untuk menghentikan sementara pembangunan masjid Nur Musofir di Kecamatan Batuplat, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyusul protes masyarakat sekitar yang meminta verifikasi ulang terhadap surat dukungan bagi pembangunan masjid tersebut.

“Penghentian sementara ini dalam rangka menanggapi tuntutan masyarakat dan untuk mencari solusi atas sengketa antara komite pembangunan masjid dan warga setempat," kata Daniel setelah pertemuan dengan Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) sinode kepala Rev Eben Nuban Timo dan Forum Kerukunan Antar Ummat Beragama (FKUB) di Kupang, hari Senin lalu.

Ratusan orang berunjuk rasa diluar gedung pertemuan dan mengkritik walikota yang dianggap membuat kebijakan sepihak dengan mengeluarkan izin pembangunan masjid tersebut tanpa mengindahkan aspirasi mereka.

"Masyarakat di Kupang sangat toleran. Walikota harus membuka ruang untuk dialog dari awal untuk mencari solusi bersama, bukan melakukan pembangunan masjid secara diam-diam, "kata kepala GMKI Kupang, Jhon Liem.

Jhon mengatakan penculikan anggota GMKI Kupang oleh sejumlah pria bertopeng Senin malam adalah bagian dari rencana untuk menghasut kerusuhan Publik “para penculik kemudian melepaskan aktivis tersebut tapi merampas flash disk dan sim card hand phone mereka. Mereka mempertanyakan mengapa para aktivis keberatan dengan pembangunan masjid tersebut dan mengancam akan membunuh aktivis tersebut” katanya.

Penduduk setempat mengatakan bahwa 19 orang dari 65 orang pendukung yang ada dalam daftar mengaku merasa tidak pernah menandatangani surat dukungan dimaksud. Sisanya mengaku bahwa mereka ditipu, dengan dijanjikan akan menerima daging kurban. Demikian disampaikan oleh para pengunjuk rasa.

Menurut Daniel, masjid tersebut awalnya berada di kawasan perumahan, namun kemudian dipindahkan kelokasi lain yang diberikan oleh pemerintah karena adanya protes dari warga sekitar.

Pendeta Eben mengatakan bahwa pembangunan rumah ibadah adalah hak setiap warga Negara, asalkan mematuhkan aturan yang ada. Jika ditemukan adanya manipulasi, itu harus dibatalkan dan mereka mencoba untuk memperkeruh suasana harus di adili” katanya.

Kepala Majelis Ulama Indonesia NTT Abdul Kadir Makarim mengatakan pembangunan ini sudah sesuai dengan prosedur karena telah mendapatkan izin dari pemerintah dan rekomendasi dari FKUB Kupang.

“Mari kita ciptakan suasana yang kondusif. Jangan ikuti propokasi lain, dan selalu berujung kepada keributan setiap kali ada pembangunan rumah ibadah”.


Berita Terkait :

Republika -  Walikota Kupang: Pembangunan Masjid Nur Musofir telah Penuhi Persyaratan
Tempo interaktif - Pendeta Dukung Pembangunan Masjid di Kupang