Sabtu, 30 Juli 2011

PK5 Protes Kebijakan Takmir Masjid Al Akbar

Paguyupan Pedagang Kaki Lima Makmur (P2KLM), memprotes kebijakan pengurus Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya (MAS) yang tidak konsisten dengan membuat kegiatan Bazar Ramadhan di sekitar masjid.

Sebab, saat P2KLM menggelar Pesta Rakyat beberapa waktu lalu, pengurus masjid menolaknya dengan alasan mengganggu ketertiban. Namun anehnya, sekarang saat menjelang ramadan pengurus masjid justru membuat Bazar Ramadan di pelataran masjid.

“Acara Bazar Ramadhan malah melaui event organizer (EO), stan didirikan di dekat masjid. Ini justru yang bisa mengganggu aktivitas beribadah, sedangkan lokasi PKL kami masih 200 meter dari masjid,” kata Ketua P2KLM Siti Rumiyati saat mengadukan persoalan tersebut ke Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Surabaya, Jumat (29/7/2011).

Yang membuatnya heran, izin pembukaan bazar tersebut melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) yang tidak ada kaitannya. Sedangkan pihak kepolisian setempat, memberikan izin dengan alasan mengacu pada rekomendasi dari pihak kelurahan setempat.

Bahkan akibat Pasar Rakyat tersebut, Siti Rumiyati mengaku dilaporkan pengurus masjid ke Polrestabes Surabaya pada 24 Mei 2011 dengan tuduhan kegiatan yang diadakannya mengganggu ibadah para jamaah. “Saya dilaporkan ke Polrestabes melakukan penyerobotan lahan, bikin karcis liar tak berizin dan mengganggu kesucian beribadah,” ujarnya.

Polisi, katanya, sudah memanggil dirinya serta perwakilan masjid, lurah dan camat Jambangan. Dalam musyawarah tersebut, disampaikan keanehan larangan aktivitas PKL di lapangan dekat MAS dengan alasan menganggu kesucian beribadah.
Ketua Komisi B DPRD Surabaya M. Mahmud mempertanyakan kebijakan pengurus masjid yang akan menggelar kegiatan bazar Ramadhan sementara dulu Pesta Rakyat dilarang. “Mestinya pengurus masjid tidak mengurusi PKL, melainkan persoalan ibadah di masjid,” katanya.

Selain itu, lanjut Mahmud, pihaknya juga menyayangkan permohonan izin bazar Ramadhan dilakukan Disbudbar Surabaya. Padahal mestinya izin diberikan oleh Dinas Perhubungan berkaitan dengan lalu lintas dan kawasan parkir dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Surabaya dari segi perdagangan. “Untuk itu, kami secepatnya akan melakukan sidak. Paling tidak awal Ramadhan mendatang,” katanya.