Kamis, 30 September 2010

RI Kecewa Israel Tidak Perpanjang Moratorium

New York (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia menyatakan sangat kecewa terhadap keputusan Israel untuk tidak memperpanjang moratorium --yaitu penghentian sementara pembangunan pemukiman oleh Israel di wilayah Palestina yang diduduki di Tepi Barat-- yang baru saja berakhir pada 26 September 2010.

Karena itu, Indonesia bersama tiga negara lain, yaitu Brazil, India, Afrika Selatan, akan segera menyiapkan langkah-langkah untuk memberikan dukungan kepada Palestina.

"Keputusan ini (Israel tidak memperpanjang moratorium, red) sangat mengecewakan, sangat tidak bisa kita terima. Dan kita sekarang bersama Palestina dan negara-negara lain akan mempertimbangkan langkah-langkah ke depannya," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Markas Besar PBB, New York, Senin.

Marty ditemui usai dirinya --atas nama pemerintah Indonesia-- menandatangani
"Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances" (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa).

Langkah-langkah yang akan ditentukan forum 4 negara berkembang terkemuka (Indonesia, Brazil, India, Afrika Selatan) yang baru dibentuk pekan lalu untuk mendukung Palestina itu, akan mencakup upaya-upaya forum empat negara tersebut untuk mengamankan proses perdamaian "Dari ulah Pemerintah Israel yang sangat tidak bertanggung jawab ini", ungkap Marty.

Dengan tidak memperpanjang moratorium, Israel dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab jika perundingan damai langsung dengan Palestina yang baru dimulai kembali pada awal September lalu --setelah terhenti sejak akhir tahun 2008, mengalami kegagalan.

Marty mengungkapkan, dalam beberapa hari terakhir ini, forum empat negara terus melakukan kontak-kontak dengan Palestina menyangkut perkembangan terakhir di lapangan.

"Sekarang kita sedang mencoba menerima dari pihak Palestina, apa yang mereka perlukan dan butuhkan dari kita... Ada beberapa opsi mengenai langkah ke depan, apakah (dukungan bagi Palestina, red) melalui Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB," katanya.

Di tengah seruan masyarakat internasional, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa dan Kuartet untuk upaya perdamaian di Timur Tengah (terdiri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, Rusia dan Uni Eropa), agar Israel memperpanjang moratorium, pada hari Senin ternyata buldozer-buldozer telah kembali dikerahkan Israel untuk melakukan konstruksi pemukiman di Tepi Barat.

Palestina sendiri telah sekian kali mengeluarkan ancaman bahwa pihaknya akan menarik diri dari perundingan langsung dengan Israel jika negara Yahudi itu tidak memperpanjang moratorium. 

Jumat, 03 September 2010

Netanyahu Tak Berselara untuk Damai


PM Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel dan Palestina dapat mencapai apa yang ia sebut perjanjian bersejarah. Tapi sangat sulit. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel dan Palestina dapat mengejutkan berbagai kalangan yang skeptis dan mencapai apa yang ia sebut sebagai perjanjian bersejarah.
Netanyahu berbicara hari Minggu dalam sidang kabinet Israel. Ia membahas perundingan langsung mendatang dengan Palestina, perundingan pertama antara kedua pihak dalam 20 bulan.
Pembicaraan akan dimulai di Washington pada awal September. Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton mengumumkan soal perundingan itu hari Jumat setelah berbagai upaya diplomatik selama berbulan-bulan.
Pemimpin Israel itu hari Minggu mengatakan, perjanjian perdamaian dengan Palestina akan “sulit namun mungkin” dicapai. Ia mengatakan, perjanjian apa pun harus memasukkan pertimbangan keamanan dan pengakuan atas Israel sebagai negara Yahudi.
Para pejabat Palestina mengatakan mereka akan keluar dari perundingan apabila Israel melanjutkan kegiatan pembangunan permukiman. Sekjen PBB Ban Ki-moon menyebut perundingan mendatang sebagai suatu peluang bagi perdamaian yang tidak boleh disia-siakan.