Kamis, 29 Oktober 2009

PBB akan sidangkan Kejahatan Perang Israel di Gaza, Minggu Depan

Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa minggu depan akan menyidangkan kejahatan perang dan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Israel selama invasi brutal mereka atas Gaza selama kurun waktu 27 Desember 2008 hingga 18 January 2009 yang lalu yang telah menewaskan 1400 warga Palestina yang sebagian besar adalah warga sipil, orang tua dan anak anak, serta meluluh lantakkan Gaza dengan tanah.

Siaran pers Perserikatan Bangsa Bangsa yang dikeluarkan pada 15 September lalu dengan tegas menyebutkan bahwa misi pencari fakta PBB telah menemukan bukti kuat telah terjadi kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama konflik Gaza.

Pada tanggal 3 April 2009, Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Misi Pencari Fakta Konflik di Gaza dengan mandat "untuk menyelidiki semua pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional yang mungkin telah dilakukan selama operasi militer yang dilakukan di Gaza selama periode 27 Desember 2008 dan 18 Januari 2009, baik sebelum, selama atau sesudah nya”.

Tim yang diketuai oleh Richard Goldstone, mantan hakim mahkamah konstitusi Afrika Selatan dan mantan Jaksa dari Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda, Tiga anggota lainnya yang ditunjuk adalah: Profesor Christine Chinkin, Guru Besar Hukum Internasional di London School of Economics dan Ilmu Politik, yang merupakan anggota tingkat tinggi misi pencari fakta ke Beit Hanoun (2008); Ms Hina Jilani, Advokat Mahkamah Agung Pakistan dan mantan perwakilan khusus Sekretaris Jenderal pada situasi pembela HAM, yang adalah seorang anggota Komisi Penyelidikan Internasional di Darfur (2004); dan Kolonel Desmond Travers, seorang mantan Officer di Angkatan Pertahanan Irlandia dan anggota Direksi Institute for International Criminal Investigations.

Misi yang membuka sekretariat di Gaza sejak 22 Mei Hingga 4 Juli yang lalu itu telah melakukan investigasi di lapangan, melakukan interview tehadap 188 saksi, mengkaji lebih 300 laporan, lebih dari 10 ribu halaman dan lebih dari 30 rekaman vidio serta 1200 photo.

Meski mendapatkan penolakan keras dari pemerintah adan aparat Israel bersama sekutu setianya Amerika Serikat, misi tersebut ahirnya berhasil membukukan laporan yang kemudian dikenal dengan Richard Goldstone report, terdiri dari 575 halaman memberikan laporan hasil investigasi konfrehensif terhadap kejahatan perang Israel selama invasi ke Gaza.

Otoritas Palestina segera akan mengesahkan laporan Ricard Goldstone tersebut meskipun dalam laporan itu Hamas pun disebutkan juga turut andil melakukan pelanggaran. Sementara Dewan HAM PBB telah mengesahkan laporan Goldstone tersebut pada 16-Oktober yang lalu melalui voting dengan persetujuan 25 anggota dewan, 6 menolak dan 11 lainnya abstain.
Rusia telah dengan tegas menyatakan akan membela Israel dalam sidang minggu depan itu untuk mencegah masalah ini dibawa ke Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) sebagaimana dilansir radio Netherland.

Sementara penolakan senada juga di suarakan oleh Senat Amerika Serikat yang berencana mendiskreditkan laporan goldstone tersebut. Sejauh ini belum terdengar suara dari negara negara muslim menaggapi rencana sidang PBB tersebut termasuk dari tanah air.
Laporan Ricard Goldstone tersebut merekomendasikan kedua belah pihak Israel dan Hamas untuk melakukan investigasi menyerluruh terhadap pelanggaran HAM dan Kejahatan perang di Gaza selama 6 bulan, dan bila mereka gagal maka akan di seret ke Mahkaman Kejahatan Internasional.

Kita tunggu saja hasil sidang itu, dan apakah akan ada pengaruhnya terhadap semua arogansi Israel ?, atau seperti biasanya ? manakala dunia tak berdaya untuk melakukan apapun terhadap Israel yang dengan angkuhnya melangkahi semua Resolusi PBB seperti yang selama ini mereka lakukan.

Kita tunggu saja.


Referensi :
(1) Siaran pers PBB 15-September-2009
(2) Ricard Golstone report
(3) Palestinians drop endorsement of Goldstone report on Gaza war
(4) UN General Assembly to take up Goldstone report next week
(5) UN Rights Council endorses Goldstone report
(6) U.S. Congress wants to discredit Goldstone report