Sabtu, 31 Oktober 2009

Bahrain mau putus hubungan dengan israel

Parlemen Bahrain pada hari selasa lalu telah memberikan pengesahan ahir terhadap undang undang pemutusan hubungan dengan Israel. Hal ini akan mempersulit para pemimpin Negara Negara teluk arab dalam upaya menjembatani pembicaraan damai dengan Israel.

“Siapapun yang melakukan komunikasi atau pembicaraan resmi dengan para pejabat israel atau berpergian ke israel akan di kenakan denda....dan/atau hukuman penjara selama tiga hingga tahun” ucap anggota parlemen Jalal Fairooz dari blok Shiite Al-wefaq, kelompok oposisi yang menjadi penggerak dai balik keputusan itu.

"Motivasi nya adalah bahwa langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara tertentu untuk memungkinkan diadakan pembicaraan tertentu dengan para pejabat Israel. Delegasi Israel telah berhasil untuk berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa di negara-negara Arab tanpa perjanjian dengan Israel."

Para diplomat dan pengamat mengatakan bahwa pemerintah negara negara arab mendapat tekanan dari pemerintahan presiden Barack Obama untuk membuat langkah langkah normalisasi hubungan dalam upaca mendukung israel masuk ke dalam pembicaraan damai dengan Palestina.

Namun sentimen yang kini populer justru menentang langkah langkah tersebut. Seorang penulis mesir menghadapai tindakan disiplin dari ikatan wartawan akibat tindakannya melakukan pertemuan dengan Dubes israel di Kairo.

Putra mahkota Bahrain Pangeran Sheikh Salman bin Hamad bin Isa al-Khalifa menulis di harian Washington Post pada bulan Juli bahwa arab tidak pernah melakukan komunikasi yang cukup secara langsung dengan Israel.

Khalifa mengapatakan bahwa pemimpin arab “mengatakan cerita kita lebih secara langsung kepada orang orang israel melalui media mereka” dan menekankan dukungan kepada yang mereka sebut “inisiatif arab’, yang mana menjanjikan normalisasi hubungan antara israel dan dunia arab sebagai pertukaran bagi terbentuknya negara Palestina.

Pejabat Bahrain melakukan kunjungan ke isrel pada bulan juli dalam kapasitas resmi pertama kali untuk menjemput lima warga mereka yang dideportasi oleh israel setelah ditangkap dalam perjalanan kapal menembus blokade israel atas gaza.

Parlemen Bahrain memang memiliki kekuatan yang sangat kecil dan semua berkas keputusan harus melalui sebuah majelis tinggi yang anggotanya dipilih langsung oleh raja. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh keluarga kerajaan.

Hanya Mesir, Yordania dan Mauritania anggota liga atab yang sudah secara resmi mengikat hubungan dengan Israel.

(Alarabiya and Agencies)

Jumat, 30 Oktober 2009

Dome of the Rock di komplek Masjidil Aqso, Palestina. Cikal Bakal Masjid Berkubah

Kubah Batu / Kubatusakhrah / Dome of the rock.
Ditengah kompleks Al-Haram asy-Syarif
Kubah Batu atau Dome of The Rock adalah salah satu bangunan suci umat Islam. Masjid berkubah pertama itu berada di tengah kompleks Al-Haram asy-Syarif yang terletak di sebelah timur di dalam Kota Lama Yerusalem (Baitul Maqdis).

Masjid itu berkubah keemasan. Sedangkan Masjid Al-Aqsa yang berkubah biru berada pada sisi tenggara Al-Haram asy-Syarif menghadap arah kiblat (kota Mekkah). Pembangunan masjid itu dimulai ketika Yerusalem jatuh ke dalam kekuasaan Islam pada era Khalifah Umar bin Khattab. Tak heran, jika masjid itu disebut Masjid Umar.

Adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang memprakarsai pembangunan Kubah Batu pada tahun 66 H/685 M dan selesai tahun 72 H/691 M. Pembangunan masjid itu sepenuhnya dikerjakan dua orang arsitek Muslim yakni Raja' bin Hayat dari Bitsan dan Yazid bin Salam dari Yerusalem. Keduanya dari Palestina.

Bangunan Kubah Batu terdiri dari tiga tingkatan. Tingkatan pertama dan kedua tingginya mencapai 35,3 meter. Secara keseluruhan, tinggi masjid itu mencapai 39,3 meter. Keadaan ruang di dalamnya terdiri tiga koridor yang sejajar melingkari batu (sakhrah). Koridor bagian dalam merupakan lantai thawaf yang langsung mengelilingi batu seperti tempat thawaf di Masjidil Haram.

Di dalamnya dipenuhi ukiran-ukiran model Bizantium. Di dalamnya terdapat mihrab-mihrab besar jumlahnya 13 buah dan masing-masing mihrab terdiri dari 104 mihrab kecil. Untuk memasukinya ada empat pintu gerbang besar yang masing-masing dilengkapi atap.

Bentuk kubahnya banyak dipengaruhi arsitektur Bizantium. Sejarawan Al-Maqdisi menuturkan bahwa biaya pembangunan masjid itu mencapai 100 ribu koin emas dinar. Di dalam masjid itu terdapat batu atau sakhrah berukuran 56 x 42 kaki. Di bawah sakhrah terdapat gua segi empat yang luasnya 4,5 meter x 4,5 meter dan tingginya 1,5 meter.

Pada atap gua terdapat lubang seluas satu meter. Batu tersebut disebut sakhrah mukadassah (batu suci). Di batu tersebut Nabi Muhammad melakukan mi'raj dan sebagai saksi peristiwa tersebut maka dibangunlah Kubah Sakhrah di atasnya. Menurut literatur Islam, nilai kesucian sakhrah sama dengan Hajar Aswad (batu hitam).

Postingan lama di : http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh=VlUNDQFUDlYA

Kamis, 29 Oktober 2009

PBB akan sidangkan Kejahatan Perang Israel di Gaza, Minggu Depan

Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa minggu depan akan menyidangkan kejahatan perang dan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Israel selama invasi brutal mereka atas Gaza selama kurun waktu 27 Desember 2008 hingga 18 January 2009 yang lalu yang telah menewaskan 1400 warga Palestina yang sebagian besar adalah warga sipil, orang tua dan anak anak, serta meluluh lantakkan Gaza dengan tanah.

Siaran pers Perserikatan Bangsa Bangsa yang dikeluarkan pada 15 September lalu dengan tegas menyebutkan bahwa misi pencari fakta PBB telah menemukan bukti kuat telah terjadi kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama konflik Gaza.

Pada tanggal 3 April 2009, Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Misi Pencari Fakta Konflik di Gaza dengan mandat "untuk menyelidiki semua pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional yang mungkin telah dilakukan selama operasi militer yang dilakukan di Gaza selama periode 27 Desember 2008 dan 18 Januari 2009, baik sebelum, selama atau sesudah nya”.

Tim yang diketuai oleh Richard Goldstone, mantan hakim mahkamah konstitusi Afrika Selatan dan mantan Jaksa dari Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda, Tiga anggota lainnya yang ditunjuk adalah: Profesor Christine Chinkin, Guru Besar Hukum Internasional di London School of Economics dan Ilmu Politik, yang merupakan anggota tingkat tinggi misi pencari fakta ke Beit Hanoun (2008); Ms Hina Jilani, Advokat Mahkamah Agung Pakistan dan mantan perwakilan khusus Sekretaris Jenderal pada situasi pembela HAM, yang adalah seorang anggota Komisi Penyelidikan Internasional di Darfur (2004); dan Kolonel Desmond Travers, seorang mantan Officer di Angkatan Pertahanan Irlandia dan anggota Direksi Institute for International Criminal Investigations.

Misi yang membuka sekretariat di Gaza sejak 22 Mei Hingga 4 Juli yang lalu itu telah melakukan investigasi di lapangan, melakukan interview tehadap 188 saksi, mengkaji lebih 300 laporan, lebih dari 10 ribu halaman dan lebih dari 30 rekaman vidio serta 1200 photo.

Meski mendapatkan penolakan keras dari pemerintah adan aparat Israel bersama sekutu setianya Amerika Serikat, misi tersebut ahirnya berhasil membukukan laporan yang kemudian dikenal dengan Richard Goldstone report, terdiri dari 575 halaman memberikan laporan hasil investigasi konfrehensif terhadap kejahatan perang Israel selama invasi ke Gaza.

Otoritas Palestina segera akan mengesahkan laporan Ricard Goldstone tersebut meskipun dalam laporan itu Hamas pun disebutkan juga turut andil melakukan pelanggaran. Sementara Dewan HAM PBB telah mengesahkan laporan Goldstone tersebut pada 16-Oktober yang lalu melalui voting dengan persetujuan 25 anggota dewan, 6 menolak dan 11 lainnya abstain.
Rusia telah dengan tegas menyatakan akan membela Israel dalam sidang minggu depan itu untuk mencegah masalah ini dibawa ke Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) sebagaimana dilansir radio Netherland.

Sementara penolakan senada juga di suarakan oleh Senat Amerika Serikat yang berencana mendiskreditkan laporan goldstone tersebut. Sejauh ini belum terdengar suara dari negara negara muslim menaggapi rencana sidang PBB tersebut termasuk dari tanah air.
Laporan Ricard Goldstone tersebut merekomendasikan kedua belah pihak Israel dan Hamas untuk melakukan investigasi menyerluruh terhadap pelanggaran HAM dan Kejahatan perang di Gaza selama 6 bulan, dan bila mereka gagal maka akan di seret ke Mahkaman Kejahatan Internasional.

Kita tunggu saja hasil sidang itu, dan apakah akan ada pengaruhnya terhadap semua arogansi Israel ?, atau seperti biasanya ? manakala dunia tak berdaya untuk melakukan apapun terhadap Israel yang dengan angkuhnya melangkahi semua Resolusi PBB seperti yang selama ini mereka lakukan.

Kita tunggu saja.


Referensi :
(1) Siaran pers PBB 15-September-2009
(2) Ricard Golstone report
(3) Palestinians drop endorsement of Goldstone report on Gaza war
(4) UN General Assembly to take up Goldstone report next week
(5) UN Rights Council endorses Goldstone report
(6) U.S. Congress wants to discredit Goldstone report

Konflik di Palestina Sengaja Diciptakan oleh Barat

JAKARTA--Konflik palestina dengan Israel, merupakan sesuatu yang memang disengaja oleh dunia barat. Ini ditegaskan Komarudin Hidayat, Rektor UIN Syarif Hidayatullah dalam diskusi buku karya Trias Kuncahyono bertajuk 'Jalur Gaza, Tanah Terjanji, Intifada dan Pembersihan Etnis' di Jakarta, Rabu malam (28/10).

''Jadi memang ini dinamakan dengan teori konspirasi, yang banyak mengemuka belakangan ini mengapa Israel selalu menyerbu dan menyerang Palestina. Dunia Barat takut sekali kalau Timur Tengah berkembang dan kemudian pro pada dunia Timur. Karena antara lain Timur Tengah kaya akan minyak. Kalau mereka berkembang dan pro Barat, itu tidak masalah,'' kata Komarudin.

Inilah salah satu alasan kuat, sehingga menurut Komarudin, selalu diciptakan kegaduhan serta konflik di Palestina. ''Konflik di Palestina memang sulit untuk diselesaikan, karena begitu rumit dan kompleks. Pasalnya ini menyangkut kepentingan sejumlah negara dan merupakan konspirasi besar,'' kata Komarudin.

Di satu sisi menurut Komarudin, negara-negara Timur Tengah sendiri, khususnya yang berdekatan dengan Palestina, tidak solid. ''Arab sendiri misalnya, susah dijawab apakah Arab lebih dekat ke Palestina atau ke Amerika.

Demikian juga Mesir. Ibarat gunung pasir, kadang muncul dan mudah hilang. Artinya kadang di saat tertentu, satu negara berpihak pada negara lain. Namun pada situasi lain, keberpihakan itu bkisa ditarik dan berbalik,'' kata Komarudin.

Sementara rakyat Palestina menurut Komafrudin, memiliki tiga alasan kuat mengapa mereka juga terus melakukan perlawanan. ''Mereka memiliki militansi tinggi karena tanah air dan tanah kelahirannya diusik. Kedua, orang rela berperang karena harta rampasan. ketiga, Unsur keyakinan agama yang membuat mereka menjadi semakin militan. Ini ditakuti oleh Barat dan Israel,'' papar Komarudin.

Pada kesempatan yang sama, pengajar di FISIP UI, Kusnanto Anggoro mengungkapkan hal senada. ''Konflik di Palestina dan Gaza sulit betul untuk diselesaikan. Karena tidak memiliki batasan-batasan yang jelas,'' papar Kusnanto. Dikatakannya, negara-negara di sekitar Palestina, secara tidak langsung sebenarnya menghendaki konflik di Palestina terus berlangsung. osa/taq

PKS Minta SBY Kirim Pasukan ke Palestina

Mamuju, (tvOne)
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengirimkan pasukan ke Yerusalem. "Hal ini menjadi salah satu kesepakatan dalam koalisi yang kami lakukan.

SBY diminta untuk ikut aktif dalam menjaga perdamaian dunia, khususnya mendukung eksistensi gerakan di Palestina," ungkap Sekretaris DPW PKS Mamuju, Hajrul Malik, di Mamuju. Pengiriman pasukan tersebut perlu untuk ikut mengamankan situasi yang kembali memanas di wilayah Palestina yang diduduki Israel tersebut. Ia mengatakan, salah satu bentuk dukungan ini tidak hanya diwujudkan dengan diplomasi, tetapi juga harus mengirimkan bantuan, terlebih lagi pasukan perdamaian.

Selain mengirim pasukan, SBY juga diminta untuk tetap mempertahankan kebijakan untuk tidak membuka hubungan bilateral dengan Israel. "Kita sudah bisa menyaksikan tindakan pasukan Israel yang sudah melanggar hukum internasional. Apalagi sampai melakukan penyerangan di dalam rumah ibadah," jelasnya.

Ia menambahkan, jika pemerintah serius menjaga ketertiban dunia, maka sudah seharusnya hubungan bilateral tetap tidak diadakan. Ini sebagai bukti bahwa Indonesia tidak pernah mendukung upaya-upaya penodaan terhadap perdamaian.

Di tingkat daerah, DPW PKS Mamuju akan melakukan konsolidasi dengan seluruh organisasi masyarakat (ormas) Islam yang ada di wilayah itu. Hal ini juga untuk melanjutkan Fatwa Yusuf Qardawi yang menyerukan kepada seluruh umat Islam di dunia bahwa hari Jumat adalah hari solidaritas umat Muslim untuk Al-Aqsa. "Untuk konsolidasi awal, saya memperkirakan akan dilakukan orasi, baik di Mesjid, maupun di lapangan terbuka," imbuhnya.

Ia menambahkan, PKS selama ini sudah identik dengan perjuangan mendukung Palestina. Karena itu, situasi yang ada saat ini wajib untuk disikapi mulai dari sekarang. (Ant)

tvone

Selasa, 27 Oktober 2009

laporan jurnalis Swedia : Warga Palestina sengaja dibunuh untuk diambil organ-nya

Laporan seorang jurnalis Swedia Donald Bostrom benar benar mengejutkan, dan menimbulkan konstroversi dengan menuduh pasukan Israel dengan sengaja membunuh warga Palestina untuk mencuri organ tubuh mereka.

Jurnalis Swedia itu telah mengkritisi Negara Negara arab yang dinilai tidak melakukan tindakan apapun terhadap tragedi kemanusiaan itu.

Ia mengatakan bahwa dunia arab benar benar tak peduli dengan tindakan biadap yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina telah benar benar mengecewakannya.

Dalam artikelnya , “pasukan Israel telah merampas organ tubuh anak anak kita”, Bostrom bahkan menyebutkan 133 nama warga Palestina yang organ tubuh mereka telah “dipanen” selama proses otopsi di Israel.

Dia sangat yakin bahwa kurangnya organ tubuh untuk transplantasi di israel menjadi penyebab utama dibalik tindakan kejahatan dan sejalan dengan kampanye pemerintah tahun 1992 untuk merekrut para donor baru.

Pada saat yang bersamaan ketika kampanye pencarian organ ini berjalan, pemuda pemuda Palestina banyak yang hilang dan dikembalikan ke kampung mereka lima hari kemudian dalam kondisi tak bernyawa dengan beberapa bagian tubuh yang telah tersayat. Demikian tulisnya.

Jurnalis swedia tersebut mengatakan bahwa dia tidak akan berhenti dengan ceritanya meskipun telah menerima ratusan ancaman pembunuhan.

Source : diterjemahkan secara bebas dari Palestine Chronicle

Artikel terkait :
”Våra söner plundras på sina organ”
Top Sweden newspaper says IDF kills Palestinians for their organs

Selasa, 20 Oktober 2009

Abbas Akan Perintahkan Pemilu Palestina Pada 24 Januari

Kairo (ANTARA News/AFP) - Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan, Selasa, ia akan mengeluarkan dekrit akhir pekan ini mengenai pemilihan umum 24 Januari, dalam tindakan yang tampaknya ditujukan untuk mendesak gerakan Hamas supaya menandatangani perjanjian persatuan.

"Saya akan mengeluarkan dekrit presiden setelah beberapa hari, pada 25 Oktober, untuk menetapkan 24 Januari sebagai tanggal pemilihan umum," demikian Abbas, seperti dikutip oleh kantor berita milik pemerintah Mesir, MENA.

Abbas, yang masa jabatan kepresidenannya telah berakhir awal 2009, membiarkan pintu terbuka bagi Hamas untuk menandatangani perjanjian yang diperantarai Mesir itu nanti, dalam pernyataan yang dibuat dalam pertemua tertutup dengan para redaktur surat kabar dalam satu kunjungan ke Mesir.

Jika Hamas menandatangani perjanjian persatuan itu, "kami akan mengeluarkan dekrit lain untuk mengadakan pemilihan pada 28 Juni", tanggal yang diusulkan oleh perjanjian yang ditengahi-Mesir itu, tegas pemimpin Fatah tersebut.

Pemilihan umum itu biasanya diadakan pada 25 Januari.

Abbas berada di Kairo untuk pembicaraan dengan Presiden Hosni Mubarak setelah penandatanganan perjanjian persatuan itu dengan Hamas ditangguhkan.

"Abbas sepenuhnya mendukung usul Mesir ... tapi lalu Hamas menempatkan rintangan untuk mencapai rekonsiliasi," kata Abbas kepada wartawan setelah pertemuan dengan pemimpin Mesir itu, dalam tembakan terakhir dalam perang kata dengan Hamas.

Mesir telah berjuang selama beberapa bulan untuk memperantarai perjanjian rekonsiliasi antara kedua kelompok penting Palestina itu.

Fatah telah menandatangani rancangan perjanjian yang disusun oleh Mesir itu, tapi Hamas berulangkali menangguhkan jawaban resminya, dengan mengatakan mereka memerlukan waktu untuk mempertimbangkannya.

"Kami tidak ingin mengatakan bahwa kami sepenuhnya telah berhenti untuk memajukan masalah rekonsiliasi itu. Apa yang kami prihatinkan adalah persatuan rakyat kami," ujar Abbas kepada wartawan.

"Kami dipaksa, menurut konstitusi, untuk mengumumkan sebelum 15 Oktober tanggal pemilihan agar supaya pemilihan itu diadakan sebelum 25 Januari yang akan datang," jelasnya.

Pemilihan itu sedianya untuk parlemen dan presiden, dan akan berlangsung di Tepi Barat dan Jalur Gaza, yang Hamas mungkin akan cegah dengan tiadanya perjanjian.

Dalam pemilihan anggota parlemen terakhir 2006, Hamas secara tak terduga mengalahkan Fatah.

Hubungan antara kedua kelompok itu memburuk dengan cepat sebagai akibatnya dan pada musim panas 2007 Hamas mengusir Fatah dari Jalur Gaza yang menyebabkan wilayah Palestina terbagi antara pemerintah-pemerintah yang bersaing.Rekonsiliasi antara keduanya dianggap sebagai sangat penting bagi dimulainya lagi pembicaraan antara Israel dan Palestina.(*)

http://www.antaranews.com/berita/1256084251/abbas-akan-perintahkan-pemilu-palestina-pada-24-januari

Senin, 19 Oktober 2009

Liga Arab Tuduh Dana AS Untuk Biayai Permukiman Israel

Kairo (ANTARA News) - Liga Arab hari Sabtu mendesak pemerintah Presiden AS Barack Obama untuk mencegah perhimpunan Amerika mengumpulkan dana untuk membiayai pembangunan permukiman di Jerusalem Timur, yang dicaplok-Israel.

Seperti dilaporkan AFP, Mohammad Sobeih, Wakil Sekjen Liga Arab yang memimpin urusan Palestina, mengatakan kepada wartawan dana AS itu telah digunakan untuk aksi bermusuhan dan tidak sah yang merintangi jalan untuk mencapai perjanjian perdamaian.

Perhimpunan itu, yang dibebaskan dari pajak, telah membantu untuk membiayai pembangunan permukiman Israel di Kota Tua dan di distrik-distrik lain di Jerusalem Timur, menurut laporan yang dikumpulkan oleh kantor Liga Arab di Washington.

Sobeih menyatakan laporan tersebut menunjukkan sejumlah dari dana itu telah digunakan untuk menyita properti dari warga Palestina dan mengusir mereka. Ia merujuk secara khusus kepada kelompok nasionalis "American Friends of Ateret Cohanim".

Lembaga amal itu, yang dibiayai oleh miliarder Yahudi Amerika Irving Moskowitz, telah dikaitkan dengan proyek permukiman Yahudi di Tepi Barat, yang diduduki, termasuk Jerusalem Timur.

Namun kelompok tersebut membantah laporan bahwa dana Amerika tersebut "untuk membiayai pembelian tanah yang diperselisihkan".

Pemerintah Obama telah mendesak dengan keras kepada Israel agar menghentikan semua kerja pembangunan di tanah Palestina yang diduduki sebelum dimulainya lagi pembicaraan perdamaian Timur Tengah. Israel sejauh ini menolak keras permintaan itu.(*)

http://www.antaranews.com/berita/1255829993/liga-arab-tuduh-dana-as-untuk-biayai-permukiman-israel

Dewan HAM Minta Pelanggaran HAM di Gaza Diselidiki

Sabtu, 17 Oktober 2009 22:12 WIB Mancanegara Eropa Dibaca 898 kali
Jakarta (ANTARA News) - Dewan HAM meminta Israel dan Palestina menyelidiki adanya dugaan pelanggaran hukum HAM dan kemanusiaan internasional selama konflik di Gaza periode Desember 2008-Januari 2009, dengan mengesahkan laporan Goldstone.

Kesepakatan itu menurut keterangan resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu, diambil oleh 47 negara anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Sidang Khusus Dewan HAM akhir pekan ini di Jenewa.

Laporan Goldstone adalah laporan Misi Pencari Fakta di Jalur Gaza. Dalam pemungutan suara, 25 negara termasuk Indonesia mendukung laporan itu sedangkan 11 negara abstain, enam menolak dan lima negara absen.

Sebagian besar negara yang mendukung laporan Goldstone adalah negara-negara berkembang termasuk China, Rusia, Chili, Brasil, Argentina, dan India. Sementara itu negara-negara yang abstain antara lain Slovenia, Belgia, Jepang dan Korea Selatan. Sedangkan Amerika Serikat, Hongaria, Belanda, Slovakia, dan Ukraina menolak.

Dalam pertemuan itu fokus pembahasan Dewan HAM adalah mengenai situasi HAM di Palestina dan Jerusalem Timur, laporan Misi Pencari Fakta di Jalur Gaza atau dikenal dengan laporan Goldstone, dan laporan periodik Komisaris Tinggi HAM mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel selama operasi militer pada Desember 2008 hingga Januari 2009.

Berkaitan dengan Goldstone Report, Indonesia memberikan arti penting atas laporan Goldstone yang kredibel dan komprehensif.

Oleh karena itu menurut Indonesia sudah tiba waktunya bagi Dewan HAM PBB untuk membahas substansi laporan Goldstone dan rekomendasiya, serta mengambil tindakan nyata terhadap pelanggaran HAM dan hukum humaniter yang terus berlangsung di Jalur Gaza.

"Tidak adanya tindakan nyata justru akan mempertaruhkan kredibilitas Dewan HAM," kata Duta Besar/Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Dian Triansyah Djani.

Dalam menanggapi laporan periodik Komisaris Tinggi HAM, Navanethem Pillay, Dubes Djani menyampaikan bahwa Indonesia mendukung laporan Komisi Tinggi HAM, khususnya rekomendasi yang meminta Israel menghentikan tindakan dan kebijakan yang selama puluhan tahun telah menimbulkan penderitaan terhadap rakyat Palestina.

Dalam kaitan itu Dubes Djani mengutuk kebijakan pengusiran secara paksa, dan perluasan pemukiman yang terus dilakukan oleh Israel.

Sejak pembentukan Dewan HAM pada 2006, Indonesia, sebagai anggota Dewan, secara aktif dan konsisten terus mendukung berbagai upaya untuk meningkatkan pemajuan dan perlindungan HAM rakyat Palestina.

Sidang Khusus Dewan HAM kali ini menghasilkan resolusi yang berisikan tiga bagian, yaitu situasi HAM di wilayah Pendudukan Palestina dan Jerusalem Timur, Laporan Goldstone, dan laporan Komisaris Tinggi HAM mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel.(*)

http://www.antaranews.com/berita/1255792321/dewan-ham-minta-pelanggaran-ham-di-gaza-diselidiki