Jumat, 19 September 2008

Terkait SK pelarangan Ahmadiah, Gubernur Sumsel Prof Mahyudin Siap Tanggung Segala Risiko

Friday, 19 September 2008

Tabloid SUARA ISLAM EDISI 52, Tanggal 19 September - 2 Oktober 2008 M/19 Ramadhan - 2 Syawwal 1429 H

"Surat Keputusan ini tidak akan saya ubah se-centi pun. Saya sudah mendahului. Segala risiko adalah risiko saya. Makanya, saya akan tetap konsisten dengan SK pelarangan Ahmadiyah ini. Kalau mau dicabut, biarlah menteri yang mencabut. Kita harus punya sikap.

Kita ingin mengamankan ajaran agama Islam. Kita tidak rela mereka merusak ajaran agama ini. Ahmadiyah itu ibarat kanker sehingga harus diangkat body-nya. Tidak bisa dibiarkan menggerogoti seluruh tubuh karena ini sangat berbahaya. Karena itu, bagi saya tidak ada beban apa-apa. Ini hanyalah langkah untuk menyelamatkan akidah.

Saya sudah dua kali mendapat telepon dari Inggris hanya beberapa hari setelah SK keluar. Dia mengaku dari London, tapi saya tak sempat mempertanyakan jati dirinya. Dia menanyakan tentang SK saya. Saya tegaskan, “I don't care with you, this is my country problem.” Saya tegaskan, saya tidak takut ancaman. Saya siap. Saya juga ditelepon oleh Menteri Dalam Negeri. Dia menanyakan SK Gubernur ini. Dia juga bilang bahwa Presiden bisa memakluminya. Saya jelaskan apa adanya.

Memang kita inginnya membubarkan Ahmadiyah. Tapi setelah kita kaji secara mendalam, ternyata hak itu ada di pemerintah pusat. Wewenang ada di pusat. Kebetulan kita mempunyai Forum Ulama Umara yang menjadi wadah pertemuan antara para ulama dan umara dalam membicarakan berbagai hal menyangkut persoalan kemasyarakatan. Karena itu kita membuat surat teguran keras kepada Ahmadiyah untuk melaksanakan SKB. Selain itu juga mengirimkan surat kepada Menteri Agama dan Presiden agar membubarkan Ahmadiyah.

Sejauh ini SK pelarangan aliran Ahmadiyah mendapat dukungan dari semua pihak termasuk DPRD, Kapolda, Pangdam, Kejati dan para ulama dan tokoh Islam di Sumatera Selatan. Alhamdulillah, berbagai bentuk dukungan terus mengalir. Bahkan tidak dari Sumatera Selatan saja, dukungan datang dari berbagai tokoh di luar Sumatera Selatan dari seluruh Indonesia. Bagi saya, ada dukungan atau tidak, saya akan tetap berjuang.

Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam memonitor aliran Ahmadiyah. Daerah harus mempunyai komitmen yang kuat. Selama ini ada beberapa SK yang dikeluarkan di daerah tapi tidak jalan. Ini karena sifatnya sporadis dan tidak disertai komitmen yang kuat. Karena itu, upaya pembubaran Ahmadiyah harus berlangsung secara bersama-sama. Semua daerah harus bergerak secara simultan.” [mujiyanto/www.suara-islam.com]