Minggu, 21 September 2008

Pengesahan RUU Pornografi ditunda lagi ??

Nasib RUU pornografi semakin
tak pasti setelah DPR memutuskan
menunda lagi pengesahan RUU
tersebut yang seyogyanya akan di-
laksanakan pada 23-September
besok, dengan alasan untuk meng-
akomodir lagi semua masukan dan
kritikan dari masyarakat.


Hal itu disampaikan oleh anggota panja RUU Pornografi dari FPDIP
Eva Kusuma Sundari, juga di tegaskan oleh Ketua Pansus RUU APP
Balkan Kaplale namun tidak sejalan dengan pernyataan anggota
Panja RUU APP DPR Ali Mochtar Ngabalin yang mengemukakan
bahwa Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 23 September 2008,
mengagendakan pengesahan RUU APP sebagai UU.


Bilamana penundaan pengesahan yang dimaksud benar benar
terjadi, Maka RUU pornografi akan mencatat recor sejarah
tersendiri di tanah air Sebagai RUU dengan riwayat paling alot.
Entah karena memang Materi-nya yang menimbulkan kontroversi,
atau karena memang terlalu takut pada apa yang disebut islamisasi,
atau jangan jangan memang sebagian rakyat negeri ini adalah
penggila pornografi, wallohua’lam.


Bila alasan masih akan mengakomodir semua kritik dan masukan
dari masyarakat dijadikan alasan penundaan pengesahaan RUU
tersebut, rasanya terlalu dipaksakan dan terlalu mengada ada.
Karena pembahasan RUU tersebut sudah berlangsung sejak
tahun 1997. sudah berurang kali di revisi, diperbaiki, di koreksi
dan apalah lagi istilahnya sampai kemudian namanya pun berubah
dari RUU-APP menjadi RUU- Pornografi saja tanpa Porno Aksi.
Entah masukan seperti apalagi yang harus di akomodir ke dalam
RUU tersebut, mengingat sudah begitu lamanya rentang waktu
Yang sudah disediakan.


kekhawatiran dari berbagai pihak bahwa dengan pengesahan
RUU tersebut akan menjadi pintu Pembuka bagi perda perda
dan produk produk perundangan baru Yang berbau syariah,
itu lebih keterlaluan lagi. Seakan akan hanya Islam saja yang
menolak pornografi di republik ini.


Sebaiknya DPR segera mengesahkan RUU tersebut menjadi UU
Terlepas apakah nanti keputusan diambil dengan cara mufakat
Atau melalui mekanisme Voting, itu tidak jadi soal. Karena –
masyarakat sudah terlalu lama menunggu. RUU porgrafi yang kini
dibahas sudah pasti tidak akan memuaskan semua pihak, karena
memang aturan dibuat bukan untuk memuaskan semua pihak
tapi demi kepentingan semua pihak.