Jumat, 19 September 2008

Pelarangan Ahmadiyah, Secercah Keberanian dari Palembang

------------------------------------------------------------------------------
"Ternyata Gubernur Sumsel lebih berani dari Presiden RI"
(Habib Rizieq Syihab)
---------------------------------------------------------------------------

Friday, 19 September 2008
Tabloid SUARA ISLAM EDISI 52, Tanggal 19 September - 2 Oktober 2008 M/19 Ramadhan - 2 Syawwal 1429 H

Di tengah ketiadaan niat peme-rintah untuk membubarkan Ah-madiyah, keberanian justru muncul dari pejabat di tingkat bawah. Gubernur Sumatera Selatan Prof dr H Mahyudin NS, SpOG membuat gebrakan untuk melarang Ahmadiyah di Provinsi Sumatera Selatan. Langkah ini jelas mengagetkan pihak-pihak yang membela dan melindungi Ahmadiyah, pemerintah sekalipun. Soalnya, keputusan soal Ahmadiyah sepertinya tak akan lebih dari keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung.

Munculnya larangan gubernur ter-sebut sebaliknya memberikan harapan besar bagi umat Islam bahwa masih ada pejabat yang punya nyali untuk membela akidah Islam. Setidaknya umat Islam, khususnya di Sumatera Selatan bisa tidur nyenyak sementara karena SK gubernur itu.
Surat Keputusan Gubernur nomor 563/KPTS/BAN.KESBANGPOL & LIN-MAS/2008 itu keluar bertepatan dengan hari pertama puasa Ramadhan, 1 September lalu. Isinya melarang aliran Ahmadiyah dan aktivitas penganut, anggota, dan atau anggota pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam wilayah Sumatera Selatan yang mengatasnamakan Islam dan bertentang-an dengan ajaran agama Islam.

Surat sakti gubernur itu dibacakan secara langsung kepada masyarakat oleh Gubernur Mahyudin didampingi Pang-dam II/Sriwijaya Mayor Jenderal M Sochib, Kepala Polda Sumsel Inspektur Jenderal Ito Sumardi, dan Kepala Kejak-saan Tinggi Sumsel Ermansyah. Ini artinya instansi-instansi terkait di jajaran Pemprov Sumsel sejalan dengan kepu-tusan sang gubernur.
Keputusan gubernur tersebut me-mang tidak lahir begitu saja. Ada proses panjang yang mengiringinya. Sejak semula warga Muslim Sumsel dibuat gerah dengan keberadaan Ahmadiyah di wilayah tersebut. Di Sumsel terdapat kurang lebih 1.000 orang anggota jemaah Ahmadiyah yang tersebar di beberapa cabang. Di Kota Palembang terdapat 300-an anggota jemaah tersebut.
Pada bulan Agustus 2008, 1500 umat Islam se-Sumsel melakukan aksi menun-tut pembubaran Ahmadiyah. Mereka meminta tindakan tegas dari Gubernur terkait keberadaan Ahmadiyah di Sumsel. Gubernur secara informal menyatakan dukungannya.

Meski SKB telah keluar, aktivitas jemaah Ahmadiyah masih berlangsung seperti biasa. Ini yang mendorong be-berapa ormas Islam turun ke jalan mendesak pemerintah daerah mengambil sikap guna melindungi akidah umat Islam. Virus Ahmadiyah tidak boleh dibiarkan berkembang di tengah-tengah komunitas Muslim Sumsel.

Rupanya gayung pun bersambut. Gubernur Mahyudin yang baru beberapa bulan menjabat sebelumnya ia adalah wakil gubernur yang kemudian naik menjadi gubernur setelah Syahrial Usman mengundurkan diri karena akan men-calonkan kembali menjadi gubernurpun mengambil sikap. Berbagai kajian tentang aliran sesat itu dilaksanakan bersama para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat pada 6 dan 28 Agustus 2008. Dalam rapat itu sempat muncul informasi bahwa Ahmadiyah telah dilarang di Kota Padang dan Provinsi NTB. Untuk memastikan, beberapa utusan dikirim untuk melaku-kan studi banding. Ternyata di Padang hanya ada penurunan plang Ahmadiyah sedangkan di NTB hanya isolasi terhadap warga Ahmadiyah.

Namun fakta itu tidak menyurutkan niat pihak-pihak terkait untuk bersikap. Dalam pertemuan terakhir, dua hari sebelum Ramadhan, rapat tersebut meng-hasilkan kesepakatan pelarangan aliran sesat Ahmadiyah di Sumatera Selatan. Opsi pembubaran tidak bisa diambil oleh gubernur karena opsi tersebut murni wewenang pemerintah pusat dalam hal ini presiden.

Selain melarang seluruh kegiatan Ahmadiyah, SK gubernur itu juga meme-rintahkan kepada Kanwil Depag, dan Kesbanpol dan Linmas Sumatera Selatan serta Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk mengkoordinasikan dan melaksa-nakan pendataan, pengawasan, pembina-an,dan pemantauan serta tindakan yang dianggap perlu.

Reaksi

Jemaah Ahmadiyah Sumatera Selatan sendiri belum bisa bersikap terhadap keluarnya SK gubernur tersebut. Tokoh senior jemaah Ahmadiyah Kota Palembang Sufni mengatakan akan mengada-kan pertemuan dengan gubernur. Sufni mengaku belum jelas dengan maksud surat keputusan tersebut.
Yang justru mencak-mencak dan berang dengan keluarnya SK itu adalah pembela mati-matian Ahmadiyah Adnan Buyung Nasution. "Keputusan gubernur itu harus dibatalkan karena melampaui kewenangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ter-tinggi dan semangat pluralisme," tulis Adnan Buyung dalam siaran persnya sehari setelah SK itu keluar.
Anggota Wantimpres ini menilai keputusan Gubernur Sumsel Mahyudin kebablasan dan bertentangan dengan semangat otonomi. "Gubernur melam-paui kewenangan yuridisnya, semestinya tidak mengatur di bidang agama. Dan aparat penegak hukum dalam menjalan-kan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan, tidak boleh mengikuti pejabat yang sewenang-wenang," jelas Buyung.

Menurut Ketua Tim Pengacara Ahma-diyah ini, keputusan itu juga bertentangan dengan SKB 3 Menteri yang tidak berisi pembubaran Ahmadiyah dan secara substansial bertentangan dengan pasal 29 UUD 1945. "Setiap warga negara wajib mematuhi hukum dengan tidak melaku-kan upaya main hakim sendiri, apalagi melakukan aksi-aksi kekerasan," tan-dasnya tanpa menjelaskan mana yang dimaksudnya main hakim sendiri dan aksi kekerasan.

Kejaksaan Agung pun bereaksi meski tak segila reaksi Adnan Buyung. Kejak-saan Agung (Kejagung) melalui Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem), akan meng-evaluasi Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Selatan mengenai pelarangan ajaran Ahmadiyah. "SK Gubernur Sumsel itu akan dievaluasi di Bakorpakem," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Ka-puspenkum), BD Nainggolan, di Jakarta, Rabu (3/9).

Menurutnya, evaluasi itu untuk meli-hat apakah SK tersebut berkaitan dengan pengawasan Ahmadiyah dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Jaksa Agung, Mendagri dan Menteri Agama (Menag) atau tidak. Ia beralasan dalam butir di SKB itu juga sudah menyebutkan bahwa pembinaan terhadap pengikut Ahmadi-yah itu dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda). "Karena itu, harus kita evaluasi lagi SK itu," katanya.

Menteri Dalam Negeri Mardiyanto menilai Keputusan Gubernur Sumsel itu sebagai bentuk penjabaran SKB. "Kalau saya baca secara utuh keputusan-keputusan itu sebetulnya menjabarkan SKB (surat keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan mendagri No.3 tahun 2008) itu," kata Mendagri di Kantor Kepresidenan Jakarta, Rabu, usai ber-temu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia meyakinkan, secara subtantif isi keputusan Gubernur tersebut benar. Gubernur Sumsel melakukan suatu tin-dakan memerintahkan kepada Kesbang-pol untuk turut mendata, membina penganut ajaran Ahmadiyah. "Ini langkah yang baik," katanya. Namun, mantan Gubernur Jawa Tengah memperkirakan, ada kemungkinan interpretasi lain atas SK tersebut. "Mungkin ada satu intepre-tasi yang keliru, maka saya akan meng-imbau agar kita jangan melakukan intepretasi yang terlalu dini karena memang membaca kalimat-kalimat kepu-tusan itu juga memerlukan kejelian," jelasnya.
Mardiyanto mengatakan pemerintah telah mengeluarkan petunjuk teknis SKB tiga menteri tentang ajaran ahmadiyah. "Bukan juklak, malah juknisnya," kata-nya.

Mengganjal Keppres

Sejauh ini memang pemerintah seper-tinya tak ada niat untuk mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres). Menteri Agama M Maftuh Basyuni mengatakan pemerintah tak akan mengeluarkan Ke-putusan Presiden (Keppres) terkait adanya tuntutan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) perlu ada kelanjutannya. Pernyataan itu disampaikannya di hada-pan ribuan umat Muslim yang menghadiri Tasyakur Pesantren Alquran dan Haul Alm KH Abdullah Sjafiie ke-13 di Sukabumi (24/8).

Saat itu, seperti dikutip Antara, Menag menjelaskan, setelah dikeluar-kannya SKB tentang Ahmadiyah ada dua kubu saling bertentangan. Satu pihak ada yang minta Ahmadiyah di-bubarkan dan ada pula beri kebebasan kepada aliran itu untuk mengembangkan ajarannya. Kedua kubu yang pro dan kontra itu tak bisa disatukan pendapatnya. Mereka tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing.
Kepada kelompok yang minta agar Ahmadiyah diberi kebebasan, ia me-ngatakan harus diluruskan. Pasalnya, Ahmadiyah jelas tak bisa diterima umat muslim di Indonesia karena Islam memiliki nabi sebagai nabi terakhir yaitu Muhammad SAW, bukan Mirza Gulam Ahmad yang selama ini diyakini sebagai nabi terakhir oleh kalangan Ahmadiyah. “Ini harus dibetulkan dulu,” katanya.

Demikian juga, lanjutnya, bagi ke-lompok yang minta agar Ahmadiyah dibubarkan, harus ditegaskan bahwa pendapat tersebut tak punya kekuatan hukum di bumi Indonesia. Pasalnya, baik Alquran maupun Hadist tak ada ajaran yang memaksa bagi orang lain untuk ikut dan menjadi Muslim. Dari segi per-undangan juga demikian, katanya, tak ada satu pasal pun yang memiliki kekuatan untuk membubarkan Ahmadiyah.

Menag mengatakan, tuntutan organi-sasi massa (Ormas) menuntut agar Ahmadiyah dibubarkan melalui Keppres, sebagai hal yang tidak pada tempatnya. "SKB sudah keluar, lalu minta Keppres," ujarnya. Ia menilai, Keppres tentang Ahmadiyah tidak perlu. Pasalnya, ibarat orang muslim yang hendak shalat yang harus mengambil wudhu ternyata wudhu-nya tak sempurna. Membasuh muka, tangan, kepala namun kakinya tak dibasuh. Dia mengajak umat Muslim untuk instrospeksi apakah SKB tentang Ahma-diyah itu sudah dilaksanakan. Ternyata ada beberapa poin isi SKB itu tak dilaksanakan, seperti melakukan pem-binaan bagi warga Ahmadiyah.

Tidak ada niat pemerintah itu ter-gambar dari berbagai upaya untuk mencegah adanya aksi besar lagi yang dilakukan oleh umat Islam. Hanya bebe-rapa hari setelah SKB tiga menteri keluar, pemerintah melalui Dirjen Kesbangpol Depdagri bertemu dengan beberapa tokoh umat Islam. Saat itu, Dirjen mem-bawa pesan khusus agar umat Islam tidak mengadakan aksi besar lagi untuk me-nuntut keluarnya Keppres. Ia menyatakan pemerintah akan mengikuti prosedur sesuai dengan hukum tanpa harus ada tekanan dari masyarakat.

Sebaliknya justru pemerintah mene-kan beberapa tokoh Ormas yang akan menggelar aksi menuntut keluarnya Kep-pres pada 4 Agustus 2008. Saat itu ada seorang pejabat kepolisian yang menele-pon beberapa tokoh untuk tidak ikut aksi tersebut. Muncul upaya penggembosan secara sistematis. Dan memang aksi pada hari itu tak sebesar ketika SKB keluar.

Pihak-pihak Ahmadiyah pun terus melobi pemerintah melalui berbagai jalur. Konon ada yang menggunakan jaringan mantan jenderal mereka. Terakhir ada utusan OKI (Organisasi Konferensi Islam) yang diduga kuat seorang Ahmadiyang diutus khusus bertemu dengan Presiden SBY.

Dukungan

Ormas dan umat Islam Sumatera Selatan menyambut baik dikeluarkannya SK Pelarangan Ahmadiyah tersebut. Mereka menganggap SK Gubernur ter-sebut sudah tepat untuk membebaskan wilayah Sumatera Selatan dari ajaran yang telah difatwakan sesat oleh MUI ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Pengu-rus MUI Sumatera Selatan Budianto kepada Suara Islam via telepon Jum'at (5/9). Ia menjelaskan, masyarakat Suma-tera Selatan akan terus mengawasi aktivitas anggota jemaah Ahmadiyah yang tersebar antara lain di Palembang, Banyu-asin, Lahat, Oku dan Muara Enim.

Menanggapi respon negatif dari ang-gota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution, MUI dan ormas Islam Sumsel menolak tegas intervensi pemerintah pusat. Menu-rut Budianto, pemerintah pusat seharus-nya menghargai wewenang pemerintah daerah untuk membuat aturan pada masyarakatnya dalam konteks otonomi daerah.

Sementara itu, Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab menilai langkah Gubernur Sumatera Selatan, Mahyudin, ternyata lebih berani dibanding Presiden Susilo Bambang Yudhodyono dalam menuntaskan masa-lah Ahmadiyah. “Subhanallah, Alham-dulillah, Allahu Akbar!!! Ternyata Guber-nur Sumsel lebih berani dari Presiden RI,” ujar Habib yang disampaikan ke Suara Islam via SMS.

Habib mengatakan bahwa sang guber-nur dengan gagah telah mengeluarkan SK pelarangan Ahmadiyah bagi Provinsi Sumatera Selatan. “Kapan sang Presiden RI punya nyali keluarkan KEPPRES Pem-bubaran Ahmadiyah?” ujarnya. “Ah, nya-linya kecil. Pengecut,” katanya lagi.
Habib Rizieq termasuk salah satu tokoh Islam yang begitu keras menentang keberadaan Ahmadiyah di Indonesia. Bersama sejumlah tokoh yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) tak henti berjuang agar pemerintah segera mem-bubarkan Ahmadiyah dengan keputusan presiden. Sebelumnya Habib menilai keluarnya Surat Keputusan Bersama Soal Ahmadiyah tidak akan menyelesaikan masalah. Malah SKB itu dianggapnya banci karena tidak tegas melarang eksis-tensi Ahmadiyah di Indonesia.

Rupanya keberanian sang gubernur Wong Kito ini pun mendorong beberapa elemen di daerah terdorong untuk menuntut pemerintah daerah masing-masing bertindak seperti Gubernur Sumatera Selatan. Masyarakat mulai ter-gugah kembali untuk mendesak peme-rintah agar serius melarang Ahmadiyah sesuai dengan ketetapan undang-undang. Pertanyaannya, masihkan presiden dan kabinetnya punya nyali? [mujiyanto/www.suara-islam.com]