Minggu, 23 November 2008

Cabut Keanggotaan PBB Israel

Pemenang hadiah Nobel bidang sastra asal Irlandia, Mairead Maguire, 64, mendesak Dewan Keamanan PBB menindak tegas Israel yang tidak mau mematuhi resolusi PBB terkait penindasan yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina. Maguire bahkan meminta PBB menjatuhkan sanksi pada Israel dengan mencabut keanggotaan rezim Zionis itu di PBB.


Pemenang Nobel tahun 1976 itu geram dengan sikap Israel yang selama bertahun-tahun menolak resolusi Dewan Keamanan PBB agar Israel menghentikan tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat Palestina. Sedikitnya ada 65 resolusi PBB yang mengecam kekejaman Israel di Palestina ditolak oleh rezim Zionis Israel.


Israel makin merasa di atas angin karena selalu dibela oleh negara AS. Sejak tahun 1972, negara AS mem-veto sekitar 40 resolusi anti-Israel yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB dan sejak tahun 2004, Washington mem-veto tiga resolusi yang isinya memerintahkan Israel menghentikan operasi militernya di Jalur Gaza.


Sejak Israel mundur dari Jalur Gaza, pasukan Israel masih sering melakukan serangan roket atau operasi militer ke desa-desa di Jalur Gaza, yang menyebabkan banyak warga sipil Palestina gugur syahid. Tahun 2007, ketika Hamas menguasai Jalur Gaza, rezim Zionis mendeklarasikan wilayah itu sebagai "wilayah musuh" dan memberlakukan blokade dengan menutup semua perbatasan di Jalur Gaza, melarang bantuan kemanusiaan masuk dan menghentikan pasokan bahan bakar ke Gaza.


Blokade Israel yang dilakukan sejak tahun 2007 menyebabkan warga Gaza hidup dalam keprihatinan, kekurangan bahan kebutuhan sehari-hari, tidak ada aliran listrik, kehabisan persediaan obat-obatan dan warga Gaza yang sakit keras tidak bisa mendapatkan perawatan layak karena Israel melarang pasien dari Gaza keluar dari wilayah itu.


Maguire, yang melihat langsung bagaimana kondisi rakyat Palestina memprotes blokade Israel atas Gaza. Ia mengatakan, sudah saatnya dunia internasional menghentikan kejahatan Israel dan menindak tegas rezim penjajah itu.


PBB Minta Israel Buka Perbatasan

Sementara itu, para pejabat PBB kembali meminta Israel untuk membuka perbatasan bagi truk-truk yang membawa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina di Jalur Gaza. Juru Bicara PBB, Michelle Montas mengatakan, Sekjen PBB Ban Ki-moon sudah mengingatkan Israel agar membuka perbatasan bagi bantuan kemanusiaan, namun rezim Zionis tidak mengindahkan permintaan Sekjen PBB.


Desakan agar Israel membuka perbatasan, juga disampaikan Kepala Bantuan Kemanusiaan PBB, John Holmes. "Tindakan yang membuat warga sipil di Ghaza makin menderita, sama sekali tidak bisa diterima dan harus segera ditangani," kata Holmes.


Ban Ki-moon hari Selasa kemarin sudah menghubungi PM Israel Ehud Olmert dan menyampaikan keprihatinannya yang dalam atas kondisi kemanusiaan di Gaza akibat blokade Israel dan meminta Olmert agar mengizinkan para pekerja kemanusiaan PBB masuk ke Jalur Gaza untuk memberikan bantuan pada rakyat Palestina. Namun permintaan Sekjen PBB ditolak mentah-mentah oleh Menteri Pertahanan Israel, Ehud Barak.


Menurut lembaga bantuan PBB untuk Palestina, UNRWA, sekitar 750.000 rakyat Palestina di Gaza kekurangan makanan dan kebutuhan hidup dasar. "Mereka hidup tanpa aliran listrik, kekurangan bahan bakar gas untuk memasak dan kekurangan makanan segar serta air minum bersih," demikian pernyataan Kantor Kordinasi Urusan Bantuan Kemanusiaan PBB. (ln/prtv)

Dari : Eramuslim

Selasa, 18 November 2008

Masjid Penzberg, Bangunan terbaik di Bavaria

Setelah melakukan inspeksi terhadap lusinan gedung gedung terkenal, emapt anggota panel arsitek veteran menyimpulkan bahwa Islamic Forum di Penzberg, berupa Masjid dan Islamic center, menjadi Pekerjaan arsitektur terbaik yang pernah ada di Bavaria dalam lima tahun terahir.

“pengahargaan ini sangat penting bagi kami, tidak saja sebagai arsitek tapi juga sebagai muslim” ungkap Alen Jasarevic, seorang arsitek muslim asal Bosia kepada Islamonline.net. “Kemi telah membuktikan bahwa muslim memiliki kontribusi mereka sendiri. Kami bangga bahwa masjid tersebut dengan design dan aktivitasnya telah menjadi perhatian ribuan orang”

Dibangun pada tahun 2005, islamic forum memiliki design yang senafas dengan design arsitektur gedung gedung di sekitarnya. Jasarevic menata ruang sholat, ruang komunitas dan ruang administratif serta apartemen dibawah satu atap dengan bentuk L.

Gedung berwarna pasir tersebut dipenuhi oleh dekorasi dari kaca biru dan sebuah menara dengan kolom berdekorasi kaligrafi alqur-an dari ayat yang terkait dengan kewajiban sholat. Pintu masuk nya terdiri dari dua lempeng beton yang menggayut di tembok laksana gerbang yang terbuka mengundang para tetamu untuk masuk beraksara Jerman dan Arab.

Gedung yang berlimpah cahaya itu, memiliki ruang sholat yang indah, perpustakaan besar, dua aula dan ruang kelas untuk belajar. Dibagian dalam, dibuat dalam suasana klasik, rancangan tangga yang terbuka bertabur cahaya siang hari, di bagian kanan-nya terhampar pemandangan terbuka langsung ke ruang sholat.

Arah jatuhnya cahaya yang melalui celah celah terali tangga dan panel panel di dinding sangat menarik perhatian. Motif motif bintang abstrak berisikan kaligrafi 99 asma’ul husna. Di tengah tengah aula terdapat lantai dua. Ruang ini merupakan galeri khusus bagi wanita , sehingga jemaah wanita dan pria tidak akan dapat saling memandang satu sama lainnya.

“anugerah ini merupakan suatu kehormatan bagi kota kami” demikian sambutan walikota Penzberg Pak Hans Mummert saat menerima penghargaan tersebut dalam upacara yang dilaksanakan Jum’at 17 Oktober yang lalu.

Benyamin Idriz ketua dari Islamic Forum, mendiskripsikan anugerah tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelum ini. “ini kali pertama dalam sejarah Jerman bahwa sebuah Masjid dianugerahi sebuah penghargaan” demikian ungkap beliau kepada IslamOnline. “masjid Penzberg dikenali karena arsitekturalnya yang luar biasa demikian juga karena pendidikan, aktivitas sosial dan kultural-nya”

Masjid tersebut telah menyelenggarakan kunjungan bagi kalangan umum dari pemeluk agama lain dan para pelajar untuk berkunjung dan mendapatkan pandangan yang benar tentang Islam dan Muslim. “masjid tersebut juga menyelenggarakan kegiatan religi dan kursus bahasa juga forum forum dan seminar” ungkap Pak Idriz.

“sudah menjadi suatu magnet tersendiri bagi para mahasiswa untuk membuat skripsi membahas Islam dan Muslim” Lebih dari 15 ribu orang jerman sudah mengunjungi masjid tersebut sejak dibuka pada tahun 2005.

“saya sangat terkesan dengan atmosfir spiritual didalam masjid” tulis salah seorang pengunjung non muslim Jerman dalam Buku tamu. “Kunjungan kami ke masjid tersebut memberikan kami persepsi baru tentang Islam dan Muslim serta memberikan penjelasan atas begitu banyak persepsi yang salah” Islamonline

Kamis, 30 Oktober 2008

Imam Perempuan Pertama Eropa


PARIS — Sebuah masjid di selatan Belgia telah menunjuk guru besar Muslim wanita menduduki pos imam, itu ialah pertama kali dalam sejarah negara-negara di Eropa. "Hawaria Fattah telah diberi mandat sebagai imam," ujar Abdel Jalel Al Hajaji, kurator dan takmir Masjid Al Sahaba di wilayah selatan kota Verviers seperti yang dilansir oleh IslamOnline. "Ini merupakan keputusan pertama kali dalam hal sejenis di Belgia dan juga Eropa," imbuhnya.

Terpilih bersama dua imam laki-laki, Hawaria, ibu dengan tiga anak ini akan memimpin sholat dan aktivitas ibadah para Muslim wanita di masjid tersebut. "Namun dia tidak akan memberi kotbah dan menjadi imam saat Sholat Jumat," tekan Abdel Jalel."Tugasnya akan lebih fokus pada mengawasi pelaksanaan khotbah dan aktivitas pembimbing untuk para wanita di masjid." Penunjukkan Fatah telah disetujui oleh Kementrian Kehakiman Belgia, yang bertanggung jawab atas urusan keagamaan. Lahir dari ayah keturunan Aljazair dan Ibu asli Belgia, Fatah, 35 tahun, adalah profesor di bidang kajian islam dan ilmu sosial.Dia sebelumnya pendakwah untuk muslim wanita di sebuah masjid di Verviers.

Terobosan

Para pemimpin muslim berkata penunjukkan Fatah menunjukkan kalau Islam memperlakukan lelaki dan perempuan secara setara."Penunjukkan Fatah bermula dari keyakinan kami kalau lelaki dan perempuan adalah setara dalam Islam," kata Hajaji. Pemimpin muslim mengatakan kalau langkah itu akan membantu muslim wanita mendapat tempat di masjid. "Langkah terobosan ini akan membantu menjadikan basis aktivitas ibadah bagi wanita, ketika mereka ingin belajar tentang islam. Pemilihan Fattah mendapat sambutan hangat dari Muslim Belgia."Kami sangat senang dan menghargai keputusan cerdas itu," ujar Karim Chemlal, pemimpin Liga Muslim Belgia. "Itu akan membawa citra sangat baik bagi Islam," imbuhnya.

Muslim Belgia diperkirakan sekitar 450. ribu orang dari total lebih 10 juta populasi penduduk. Sebagian besar Muslim di sana berasal dari Turki dan Maroko.Belgia adalah negara Eropa pertama kali yang mengakui Islam sebagai agama resmi bersama agama lain di negara itu pada tahun 1974 silam./it

http://www.republika.co.id/berita/10824.html

Senin, 13 Oktober 2008

Tokoh-Tokoh Islam Sedunia Bahas Upaya Selamatkan al-Quds

Seluruh peserta yang hadir sepakat bahwa keberadaan al-Quds sedang terancam akibat kebijakan yudaisasi yang diterapkan secara sistmeatis oleh rezim Zionis Israel dan perlu segera dilakukan upaya penyelamatan terhadap tempat dimana kompleks Masjid al-Aqsa itu berada.

Tokoh-tokoh Islam dari seluruh dunia sejak hari Minggu kemarin berkumpul di ibukota Qatar, Doha membahas penyelamatan al-Quds-tempat suci ketiga umat Islam-dari cengkeraman penjajahan Zionis Israel.

Pertemuan itu digelar oleh Al-Quds International Institution (QII) selama dua hari, dihadiri oleh lebih dari 300 tokoh Islam dari 47 negara. Diantaranya, Presiden Persatuan Ulama Islam Internasional Syaikh Yusuf al-Qaradawi, penasehat presiden Iran Ali Akbar Velayati dan mantan uskup di al-Quds Atallah Hanna.

Seluruh peserta yang hadir sepakat bahwa keberadaan al-Quds sedang terancam akibat kebijakan yudaisasi yang diterapkan secara sistmeatis oleh rezim Zionis Israel dan perlu segera dilakukan upaya penyelamatan terhadap tempat dimana kompleks Masjid al-Aqsa itu berada.

"Al-Quds sedang menghadapi ancaman nyata berupa yudaisasi dan penghapusan identitas-identitas Islam yang melekat di al-Quds. Semua faksi-faksi di Palestina, khususnya Fatah dan Hamas harus melakukan upaya untuk mempersatukan Palestina, termasuk seluruh negara-negara Arab dan Muslim untuk menyelamatkan al-Quds," kata Faisal Mawlawi, pimpinan organisasi Islam di Libanon yang juga salah satu pendiri QII.

"Sebuah bahaya yang nyata sedang mengancam Masjid al-Aqsa dan seluruh kota suci al-Quds. Umat Islam seluruh dunia harus bekerjasama untuk menyelamatkan tempat-tempat suci di Palestina," tambah Yooni Allie, anggota eksekutif QII dari Afrika Selatan.

Sejumlah tokoh Islam yang hadir dalam pertemuan itu menyatakan komitmen mereka untuk menyelamatkan al-Quds dari ancaman kehancuran yang dilakukan oleh rezim Zionis. Ketua Deputi Jamaat al-Islam dari Pakistan, Abdul Ghafar Aziz mengatakan, masyarakat Muslim di Asia Selatan dan sub-benua India sangat peduli terhadap bahwa yang sedang mengancam Masjid al-Aqsa.

Kepedulian serupa ditegaskan oleh Ketua Jamaah al-Islami Kashmir Abdul Rashid al-Turaby yang juga anggota pengurus QII. "Dengan dukungan Amerika, Israel ingin menghapus eksistensi Islam di al-Quds dan seluruh wilayah negara Palestina dan Masjid al-Aqsa terancam roboh total," ujar al-Turaby.

Rezim Zionis Israel merebut al-Quds pada Perang Enam Hari pada 1967, kemudian menganeksasi kota suci umat Islam itu. Al-Quds sangat penting bagi umat Islam karena di kota ini terletak Masjid al-Aqsa yang pernah menjadi kiblat pertama bagi umat Islam, sehingga tempat itu menjadi tempat suci ketiga bagi umat Islam setelah Masjid Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi.

Masjid al-Aqsa juga menjadi bagian perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah dan di kota al-Quds terdapat tempat-tempat peribadatan penting bagi umat Kristiani sedunia seperti Gereja Yerusalem dan Gereja Yunani Ortodoks Selama bertahun-tahun setelah menduduki al-Quds, rezim Zionis menerapkan kebijakan yudaisasi dengan menghapus identitas-identitas keislaman di al-Quds. Otoritas Zionis misalnya, melakukan pengusiran secara sistematis warga Palestina di al-Quds dengan menghancurkan rumah-rumah mereka.

Sementara QII baru didirikan pada tahun 2001 di Libanon dengan tujuan untuk menggalang persatuan negara-negara Arab dan Muslim untuk menjaga kota al-Quds dari ancaman kehancuran yang dilakukan rezim Zionis Israel. Indonesia termasuk anggota QII yang dalam pertemuan kemarin diwakili oleh Hidayat Nur Wahid yang juga ketua MPR.

"Persoalan al-Quds tetap ada di hati umat Islam Indonesia, yang meyakini bahwa al-Quds sedang terancam dibawah penjajahan Israel," kata Hidayat. (ln/iol)

http://www.eramuslim.com/berita/palestina/ratusan-tokoh-islam-sedunia-bahas-upaya-penyelamatan-al-quds.htm

Depok akan Jadi Pusat Pengembangan Budaya Islam

Kompleks Masjid Dian Al-Mahri atau Masjid Kubah Emas yang terletak di Jalan Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat memang belum dapat disebut sebagai Pusat Pengembangan Budaya Islam.

Saat ini yang baru dibangun adalah masjid yang megah, kediaman pendiri Masjid Kubah Emas, Hj Dian Djuariah Maimun Al Rasyid, gedung serba guna yang dapat digunakan sebagai resepsi pernikahan atau acara lainnya dan taman yang indah luas. "Namun konsep awal dibangunnya kompleks masjid tersebut memang untuk Pusat Pengembangan Budaya Islam," kata Humas Masjid Kubah Emas, Yudiarto.

Saat ini lanjut dia pembangunannya baru mencapai 50 persen dan akan diselesaikan dalam beberapa tahap. "Mohon doa restu umat Islam agar pembangunan Pusat Pengembangan Budaya Islam bisa terwujud," katanya.

Sebagai Pusat Pengembangan Budaya Islam, lanjut dia, kompleks Masjid Kubah emas yang luasnya mencapai 50 hektar tersebut akan mempunyai tiga fungsi, pertama sebagai fungsi ibadah yaitu dengan berdirinya masjid. Selanjutnya fungsi kedua sebagai tempat pendidikan, di kompleks tersebut akan dibangun pesantren dari mulai Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi. Serta fungsi ketiga sebagai tempat dakwah yang akan mensyiarkan agama Islam.

Yudiarto menyadari dalam perkembangan akhir dan kenyataannya, pembangunan Pusat Pengembangan Islam saat ini berubah menjadi tempat tujuan wisata religi bagi umat Islam dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan mancanegara.

Menurut dia, menjadi daerah wisata religi tersebut merupakan efek lain, dari sebuah niat yang suci dari pendiri masjid tersebut Dian Al-Mahri Maimun Djuariah.

Walaupun begitu katanya kompleks Masjid Dian Al-Mahri atau Masjid Kubah Emas akan tetap dipertahankan sebagai daerah wisata religi bagi masyarakat umum.

Sebagai daerah wisata religi tersebut Masjid Kubah Emas setiap hari biasa dikunjungi oleh sekitar 10 ribu orang setiap harinya dan meningkat pada ari Sabtu dan Minggu menjadi 20 ribu sampai 30 ribu orang.

Selama Lebaran pengunjung semakin membludak hingga mencapai lebih dari 70 ribu orang perhari. Selama sepekan terakhir sudah sekitar 500 ribu pengunjung ke masjid tersebut. "Mereka datang dari daerah Jabodetabek dan warga dari berbagai daerah yang kebetulan berlebaran di Jabodetabek," katanya

Warga Mendukung

Sejumlah warga mendukung segera terwujudnya Pusat Pembangunan Budaya Islam dilokasi tersebut. Sebut saja Ilham Muslimin, warga Ciputat tersebut mengatakan bagus kalau kompleks Masjid Kubah Emas menjadi Pusat Pengembangan Budaya Islam.

Ia mengatakan syiar Islam harus dikumandangkan setiap waktu agar umat muslim bisa menjadi pemimpin yang mempunyai karakter keislaman yang kuat. "Pemimpin perlu mempelajari budaya Islam yang mengayomi semua manusia," katanya.

Ia mengharapkan dakwah-dakwah yang dilakukan di kompleks tersebut nantinya akan menyentuh semua lapisan umat Islam tanpa terkecuali.

Hal senada juga dikatakan oleh Solihin Abdurahman. Ia mengatakan Pembangunan Pusat Budaya Islam perlu mendapat dukungan dari seluruh kalangan umat Islam. "Umat Islam semuanya harus di rangkul jangan hanya kelompok tertentu saja, sehingga akan terlihat kekompakan Islam," katanya.

Untuk itu ditempat inilah nantinya akan ada berbagai macam kebudayaan Islam yang benar-benar sebagai dakwah bukan adanya pertentangan di tubuh umat Islam itu sendiri. "Saya hanya bisa berdoa Pusat Pengembangan Budaya Islam di Depok akan segera berdiri," katanya.

Citra Islam dimata internasional saat ini memang sedang tidak baik, untuk memperbaikinya kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa budaya Islam bukan identik dengan kekerasan, agama Islam merupakan agama yang damai dan jauh dari sifat anarkhis.

Di tempat Pusat Pengembangan Budaya Islam tersebut diharapkan nantinya dapat tercetus ide-ide, yang mampu membawa Islam dimata internasional menjadi lebih baik lagi. Saat ini saja pembangunan Masjid Kubah Emas sudah dapat menggetarkan jiwa seorang pengunjung ketika pertama kali melihat masjid tersebut.

Keagungan, kemegahan, serta keindahannya mampu menggerakkan jiwa akan kebesaran Ilahi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai keimanan dan ketaqwaan seseorang terhadap penciptaNya. (ant/ah)

www.mualaf.com

Kamis, 09 Oktober 2008

Kisah Sebuah Masjid di Kota Strasbourg, wilayah Alsace-Moselle, Prancis

Disaat pembangungan masjid menghadapi tantangan luar biasa di seantero Prancis, ada satu wilayah di Negara tersebut yang justru membantu terwujudnya pembangunan masjid untuk mengakomodasi kebutuhan ummat Islam disana yang jumlahnya semakin meningkat.

Adalah wilayah Alsace-Moselle yang menjadi model bagi dialog antar agama yang cukup kental dibandingkan wilayah wilayah lainnya diseluruh Prancis, sebagaimana di sampaikan oleh Fouad Douai yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan masjid pemerintah di kota Strasbourg, Alsace-Moselle, demikian Islam Online mengutip International Herald Tribune, 7 Oktober yang lalu.

Kenyataan yang sangat luarbiasa di kota tersebut begitu bertentangan dengan kesekuleran Prancis, yang dengan perundangan tahun 1905 sangat tegas melarang negara untuk memberikan bantuan bagi agama manapun, Namun wilayah Alsace-Moselle malah memberikan hak kepada kaum muslimin di wilayah-nya untuk membangun masjid.

Alsace-Moselle pernah dikuasai Jerman dan baru dikembalikan kepada Prancis paska perang dunia pertama berahir, masih memakai perundangan sebelum perundangan tahun 1905 diberlakukan hingga memungkinkan pemerintahan lokal disana memberikan bantuan finansial kepada publik untuk membangun tempat ibadah bahkan memberikan gaji kepada para pegurus-nya.

Selama beberapa dekade wilayah tersebut merupakan wilayah tertutup bagi agama lain selain Katolik Roma, Lutheran, Kalvari dan Yahudi. Baru kemudian pada tahun 1998 Kepala Gereja Katholik Roma, Gereja Lutheran, Gereja Kalvari, dan minoritas Yahudi melayangkan surat kepada pemerintahan setempat sebagai dukungan bagi pembangunan masjid untuk kaum muslimin disana.

Mereka mengatakan bahwa Islam merupakan agama yang mampu mengembangkan komunitas di wilayah tersebut harus menikmati status yang sama dengan ke empat agama resmi lainnya. Islam merupakan agama terbesar kedua di Alsace-Moselle yang berpenduduk 2,9 juta jiwa. Namun hanya memiliki satu masjid kecil saja di kota Farebersviller, tidak ada satu pun tempat resmi bagi ummat Islam disana untuk melaksanakan peribadatan.

Segera setelah menerima surat dukungan dari para tokoh tersebut, pemerintahan setempat memberikan lahan yang cukup luas di tepian sungai Kota Strabourg untuk pembangunan masjid. Pemerintah kota dan Dewan Wilayah menyumbang 25 persen dari keseluruhan biaya pembangunan masjid dimaksud. Menjadikan masjid tersebut sebagai tempat ibadah resmi yang diakui oleh pemerintah.

Rintangan

Rencana pembangunan masjid tersbut bukan tanpa kendala, Dunia Perpolitikan Prancis begitu hipokratik. Ungkap Douai, yang juga menjabat sebagai kepala organisasi komunitas muslim Alsace-Moselle. Orang orang disana tidak menamakan sesuatu berdasarkan apa yang sebenarnya, tiap kali mereka melihat adanya orang kulit berwarna atau nama nama islam maka anda akan benar benar merasa tertindas. Hal yang paling anyar tentang rencana pembangunan masjid disana di tahun 1998 telah menghadapi debat politik yang sengit.

Roland Ries, yang menjabat sebagai walikota Strasbourg kala itu dan membantu memulai pembangunan masjid baru tersebut harus membayar biaya politik yang sangat mahal akibat keputusannya dengan kehilangan jabatan sebagai walikota, manakala pemerintahan sosialisnya mengalahkan dia dalam pemelihan lokal tahun 2001.

Walikota baru yang berhaluan kanan mengunjungi lokasi proyek pembangunan dan memberikan ijin hanya kepada bangunan yang diperuntukan bagi kegiatan religius dan meolak mengizinkan pembangunan Pusat Study dan Auditorium. Pemerintahan baru juga menolak pemberian menara bagi masjid tersebut. Baru pada tahun 2007 yang lalu pembangunan masjid tersebut ahirnya dimulai. Komunitas muslim disana berjuang keras bagi pendanaan pembangunan dan proses penyelesaian pun menjadi sangat lambat.

“Saya ingin bangunan itu sesegera mungkin diselesaikan” ungkap Ries, yang kembali menduduki jawabatan walikota pada bulan Maret yang lalu dengan dukungan mutlak dari kaum muslimin disana.

Sebuah Pelajaran Berharga

Para pejabat disana percaya bahwa meskipun berkendala, Alsace Moselle selayaknya dijadikan contoh bagi wilayah Prancis lain nya. “Muslim prancis saat ini mewakili agama terbesar kedua di Prancis, begitu juga di Alsace-Moselle” ungkap Fran├žois Grosdidier anggota legislatif dan sekaligus walikota Woippy kota kecil di wilayah yang sama dengan penduduk 15 ribu jiwa dan sepertiganya adalah warga muslim, Sebuah pengecualian diberikan bagi warga muslim, mereka dipersilahkan (warga untuk membangun masjid di basemen sambil mencari bantuan asing”

Saat ini sudah terdapat 1,700 tempat ibadah bagi kaum muslimin di prancis yang menjadi rumah bagi enam hingga tujuh juta warga muslim. Menjadikan prancis sebagai minoritas muslim terbesar di Eropa. Dari 1,700 tempat tersebut hanya 400 saja yang merupakan masjid yang di akui secara resmi oleh negara sementara sisanya merupakan tempat ibadah sementara di ruang aula, Gimnasium, toko tak terpakai atau lantai basemen sebuah gedung apartemen.

Pak Grosdidier (Walikota kota Woippy) yakin bahwa segera atau nanti hukum Prancis dan para politikus akan sadar akan kewajiban untuk mengakomodasi populasi muslim di Prancis.

“Saya pikir situasi yang kini terjadi tidak akan bertahan lama di negeri ini” “situasi (penolakan terhadap islam) ini tidak akan mampu bertahan lama” imbuhnya.

Selasa, 07 Oktober 2008

Polri dan Kejati Dukung RUU Pornografi

JAKARTA -- Polri dan Kejaksaan Agung telah menyatakan dukungannya untuk mengawal penerapan RUU Pornografi di lapangan. Ketua Panitia Khusus RUU Pornografi, Balkan Kaplale, menegaskan, dengan dukungan itu masyarakat tidak perlu khawatir soal pemberlakuan RUU Pornografi nantinya.

''Kita sudah dengar dari perwakilan Kejaksaan Tinggi dan Mabes Polri. Mereka mendukung RUU Pornografi dan sudah ada pengertian yang sama tentang Pasal 21, 22, dan Pasal 14,'' kata Balkan kepada Republika, Ahad (5/9) siang.

Pansus RUU Pornografi bertemu dengan perwakilan Kejati dan Mabes Polri dalam rapat 24 September lalu. Dari pertemuan itu dicapai kesepahaman dan kesepakatan untuk saling mendukung. ''Keduanya siap melaksanakan,'' tegas Balkan.

Kesepahaman dan kesepakatan dengan Kejati dan Mabes Polri ini memegang peranan penting. Sebab, sebagian kelompok masyarakat merasa ragu terhadap bagian dua draf RUU Pornografi yang berisi ketentuan partisipasi masyarakat dalam memerangi pornografi.

Pasal 21 berisi: 'Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi'.

Sedangkan Pasal 22 ayat 1 menjelaskan sejauh mana peran serta masyarakat itu seperti: a. melaporkan pelanggaran undang-undang ini; b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan; c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi; dan d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

Pasal 22 ayat 2 menegaskan kembali kalau peran serta masyarakat tidak bisa lepas dari aturan hukum yang berlaku, 'Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan'.

Sementara Pasal 14 adalah pasal pengecualian, yaitu pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai: seni dan budaya; adat istiadat; dan ritual tradisional.

Balkan kembali menegaskan, dalam pasal-pasal ini peran serta masyarakat memang ada, namun terbatas. Selebihnya, diserahkan ke polisi dan jaksa.Senin ini, pembahasan RUU Pornografi kembali dimulai dengan rapat pimpinan. Pada 10 Oktober dilanjutkan dengan rapat pansus mendengar laporan dari panitia kerja. Bagaimana soal FPDIP dan FPDS yang menyatakan lepas tangan di pembahasan di panja? ''Fraksi yang walkout akan kena tata tertib DPR Pasal 213 ayat 3. Dalam pasal itu, anggota yang meninggalkan sidang atau walkout dianggap telah hadir dan tidak memengaruhi sahnya keputusan,'' kata politisi Partai Demokrat ini.

Begitu juga soal usulan-usulan baru. FPDIP sebelumnya menyatakan ingin masuk kembali dan membawa materi baru ke draf RUU. Tapi, karena sebelumnya walkout, usulan kedua fraksi itu hanya ditampung. Naskah RUU Pornografi tidak mengalami perubahan, sesuai dengan naskah terakhir, 4 September. ''Kita sudah ambil keputusan di panja bahwa kita tetap berpedoman pada naskah draf 4 September," katanya. evy
(-)

http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/22/kat/33/news_id/6039

PORNOGRAFI MASIH MENGANCAM NEGARA KITA

Jawaban atas posting"RUU Pornografi masih mengancam negara kita"
http://radixwp.multiply.com/journal/item/11/RUU_Pornografi_Masih_Mengancam_Negara_Kita

Kepada Bung Radixwp

Menganggap RUU pornografi akan mengancam negara adalah suatu pernyataan yang terbalik dari fakta sebenarnya. Pornografi-lah yang akan mengancam negara ini. Norma, tradisi dan budaya masyarakat ketimuran secara jelas menganggap pornografi sebagai suatu yang tabu. Bila hal yang tabu dijadikan hal yang biasa sama saja dengan merusak sendi sendi norma budaya, tradisi dan tananan moral masyarakat, jadi sudah sangat jelas ancamannya bagi bangsa dan negara. Budaya ketimuran tentu saja tidak sama dengan budaya masyarakat barat. Tulisan Bung radixwp di berbagai alenia lebih disandarkan pada kecurigaan yang mendalam.

Di alenia kedua memuat pernyataan bahwa RUU pornografi adalah “bagian dari agenda formalisasi syariat Islam” itu sangat tendensius dan berpotensi mengadu domba antara islam dan non islam, mengingat pengaturan masalah pornografi tidak menjadi dominasi Islam semata, sehingga ketakutan akan islamisasi perundangan di Indonesia menjadi tidak beralasan, kecuali bila bung radix memang berpendapat bahwa hanya islam saja yang mengatur masalah pornografi. Bila anda menjadikan “sosok para perempuan yang berdemo mendukung RUU ini: semuanya mengenakan jilbab” sebagai alasan pernyataan tersebut, bukankah seharusnya anda malu karena sama sekali tidak melakukan apapun untuk upaya pengaturan pornografi di negeri ini, malah seenaknya mencap sebagai Islam fundamentalis. Lagipula perempuan yang mengusung pengesahan RUU ini tidak semuanya berjilbab.

Definisi anda tentang islam fundamentalis “Islam fundamentalis = org2 yg bernafsu menerapkan syariat Islam sbg hukum positif yg mengikat semua org (termasuk org yg tdk menyetujuinya”) maka seharusnya anda juga menyebut Negara sebagai fundamentalis, karena tidak semua warganegara menyetujui hukum Negara, tapi negara memaksa semua warganegara untuk mematuhinya, ? lalu para penentang pengesahan RUU pornografi juga fundamentalis karena mereka begitu benafsu untuk menentangnya menjadi hukum positif dengan berbagai cara (termasuk puluhan orang berdemo telanjang di DPR menolak RUU-Pornografi) ? Andapun begitu ngotot dengan konsep anda tentang pornografi, kalau sudah begitu; anda, saya dan kita semua adalah fundamentalis.

Judul tulisan anda "RUU Pornografi masih mengancam Negara" menjadi tak berarti sama sekali manakala membaca tulisan anda

“Mereka ini benar-benar orang-orang egois yang tidak mampu menghargai prinsip hidup orang lain. Apa yang mereka yakini baik, harus dianggap baik juga oleh semua orang lain. Apa yang mereka anggap buruk, mereka ingin ada aturan agar semua orang menjauhinya. Dan semua itu hanya berdasarkan dogma yang irasional, bukannya pertimbangan yang masuk akal”.

padahal di alenia sebelumnya anda mengindetikkan RUU-Pornografi ini dengan syariat islam, anda telah melakukan penghinaan langsung kepada syariat Islam yang di anut oleh 90% penduduk negeri ini. dan itu lebih berbahaya dari bahaya RUU yang anda takutkan, karena berpotensi memprovokasi kemarahan. (lagi lagi) kecuali bila anda tidak merasa menghina atau tidak bermaksud menghina walaupun anda telah melakukannya. Anda bebas memilih hidup anda tanpa agama sekalipun tapi tidak lantas bebas untuk menghina agama dan kepercayaan orang lain.

Bila anda menyebut pendukung pengesahan adalah orang egois tidak mampu mengargai prinsip hidup orang lain, sebaliknya andapun demikian. Bukankah dengan penyataan itu anda tidak menghargai prinsip hdup para pengusung RUU ini. Alih alih menghargai anda malah melakukan penghinaan.

Anda menuduh Sdr. Balkan Kaplale melakukan Falacy, sebenarnya andalah yang melakukan falacy dengan membesar besarkan isue penolakan RUU-Pornografi. Silahkan menghitung sendiri antara penentang & pendukung RUU Pornografi.

Sehubungan dengan kekhawatiran anda “Nah, sudahkah mereka membayangkan bahwa akan ada sepasang warga berhubungan seks di depan kamera video beserta para krunya, dengan mengandalkan surat izin dari pemerintah Republik Indonesia? Nanti bisa muncul istilah "bokep negeri") Itu benar benar sungguh terlalu. Bila undang undang psikotropika memungkinkan dunia kedokteran menggunakan narkotika tidak lantas berarti dokter bisa dengan seenaknya mengeluarkan resep untuk pembelian zat tersebut secara serampangan kepada pasiennya, bukan ?.
Bila aparat keamanan diperbolehkan oleh undang undang menggunakan senjata api, tidak lantas setiap individu aparat keamanan bisa dengan bebas memiliki dan menggunakannya, toh ?

Lagipula POLRI dan kejaksaan sudah menyatakan dukungannya untuk mengawal pelaksanaan RUU-Pornografi ini, jadi berilah kepercayaan kepada aparat negara kita jangan hanya memenuhi hati dengan rasa curiga berlebihan.

Lalu kekhawatiran akan pemberangusan karya seni dan tradisi masyarakat akibat pengesahan RUU tersebut, juga tidak beralasan, bukankah tradisi budaya dan seni sudah masuk dalam pengecualian dalam RUU ini. Lain hal bila yang anda maksud adalah kebebasan sebebas bebasnya bagi para seniman untuk berkarya seni berbau porno sehingga melanggar aturan lain yang berlaku, itu tidak lagi masuk dalam pembahasan RUU ini.

Lagipula aturan ketat untuk hal hal yang anda khawatirkan itu tadinya sudah di atur dengan apik dalam RUU-APP sebelumnya kemudian menuai protes termasuk dari anda sendiri lalu dirampingkan dan menjadi RUU-Pornografi saja seperti saat ini. Dan nyatanya andapun masih berkeberatan dengan membeberkan alasan yang sebenarnya sudah di akomodir oleh draf sebelumnya.

Bila memang RUU dianggap tidak akan mampu membendung segala bentuk pornografi artinya isi RUU memang harus direvisi, diperketat, ini sejalan dengan kritisi yang dilakukan oleh Hizbut tahrir Indonesia yang anda anggap sebagai suatu siasat belaka.

Usulan definisi porno yang anda kemukan dengan mengadopsi definisi porno dari negara maju bukan tanpa cela. Salah satu komen yang masuk dipostingan anda menolak RUU-Pornografi karena (katanya) berasal dari luar indonesia (arab) tapi anda malah mengajukan usulan yang terang terangan anda akui berasal dari luar negara. Lalu apa jaminan-nya bahwa definisi yang anda ajukan itu tidak akan menuai pro dan kontra ? dan apapula jaminannya bahwa definisi tersebut pasti sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia ?. Sudahkah anda sampaikan ke wakil anda di DPR ?

Usulan untuk mengoptimalkan segala perundangan yang sudah ada, sangat baik untuk di terapkan karena memang semua perundangan yang sudah ada harus di optimalkan. Akan tetapi meminta digagalkannya pengesahan RUU-Pornografi dan mengoptimalkan UU terkait yang sudah ada jelas tidak relefan. POLRI dan kejaksaan tentunya tidak akan mendukung pengesahan RUU ini menjadi undang undan bilamana UU yang sudah ada memang sudah cukup memadai untuk mengatur masalah pornografi.

Hukum dibuat memang bersifat memaksa dan seragam karena semua warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

Apapun masukan dan kritikan anda, akan lebih bermakna bila disampaikan dengan bahasa yang baik dan elegan. Atau langsung diarahkan ke gedung DPR kepada para wakil anda dengan segala aspirasi dan masukan anda. Kritikan di media terbuka dengan bahasa fulgar seperti yang anda lakukan akan sangat kontrapoduktiv. Karena anda telah melanggar kebebasan orang lain untuk terhindar dari penghinaan atas keyakinannya. Dan, sekali lagi itu lebih berbahaya bagi negara dibandingkan bahaya RUU pornografi yang anda takutkan.

Senin, 06 Oktober 2008

Perdebatan RUU Pornografi sebuah Euporia Kebebasan ?

Wacana RUU pornografi yang semula bernama RUU-Anti pornografi dan anti pornoaksi (RUU-APP) bergulir kian kencang, dukungan dan penolakan dari beragam elemen masyarakat pun terus bergulir. Tak tanggung tanggung pejabat setingkat kepala propinsi pun turut menyemarakkan wacana ini. Tak dapat dipungkiri bahwa kita tidak akan menemukan fenomena seperti ini di era pemerintahan yang lalu [era sebelum reformasi] manakala semua-nya terkendali dari tampuk kekuasaan. Apakah ini hanya sebuah euporia kebebeasan ?

Dua kelompok masyarakat kini saling berhadapan diantara yang menginginkan RUU disyahkan menjadi UU dan kelompok yang samasekali tidak menginginkan RUU tersebut disyahkan karena dianggap tidak perlu dan beragam alasan lain-nya. Terlepas dari motif penolakan dan dukungan terhadap pengesahan RUU tersebut kita semua rakyat Indonesia patut bersyukur bahwa kita kini dapat menikmati suasana kebebasan mengemukaan pendapat dan fikiran tanpa takut akan tindakan refersif dari pemerintah. Suasana kondusif inilah yang harus senantiasa dijaga kelestariannya di Republik tercinta ini.

Kita semua sadar bahwa tidak mungkin satu produk hukum apapun yang dibuat akan dapat memuaskan semua kalangan. Karena memang aturan tidak dibuat untuk memuaskan semua pihak tapi dibuat dengan landasan pemikiran bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama. Penolakan dan dukungan terhadap rancangan produk hukum adalah hal yang wajar, namun manakala diputuskan produk tersebut jadi diundangkan atau batal di undangkan adalah menjadi kewajiban semua pihak untuk mentaati ketetapan yang sudah diputuskan. Ketidaksetujuan terhadap suatu produk hukum yang mengikat tidak lantas membuat kita boleh melanggarnya. Itulah salah satu dari esensi demokrasi.

Memang akan sangat sulit menyatukan dua keinginan yang bertolak belakang, mengambil jalan tengah diantara keduanya juga bisa jadi malah menghasilkan keputusan yang ditolak oleh kedua belah pihak. Pada ahirnya keputusan berada di tangan wakil wakil kita yang kini duduk di parlemen bersama sama dengan pemerintah. Dengan semangat kebangsaan sepatutnya kita semua harus legowo untuk menerima dan melaksanakan apapun hasilnya setelah memberikan semua aspirasi terbaik kepada mereka.

Kita semua bebas mengekpresikan kebebasan kita menikmati iklim kemerdekaan bersuara yang sudah 10 tahun ini kita nikmati tapi satu hal yang harus kita camkan dalam hati bahwa kebebasan kita terbatasi oleh kebebesan individu yang lain untuk menikmati kebebasannya.

Semoga ramainya perdebatan seputar “RUU Panas” yang satu ini bukan sekedar euporia kebebasan tapi suatu penanda semakin akrabnya persaudaraan sesama warga negara yang menginginkan segala yang terbaik bagi negaranya.

Cikarang, 7 Oktober 2008

Rabu, 24 September 2008

Ratusan Masjid di Bulgaria Masih Ditutup, Karena Kekurangan Imam Masjid

Ratusan masjid di Bulgaria masih ditutup dan tidak dapat melaksanakan kegiatan shalat selama bulan Ramadhan, karena terkendala kurangnya jumlah imam masjid. Sejumlah tokoh muslim Bulgaria menyayangkan hal ini, karena terjadi di saat kesadaran memperdalam agama Islam di negara bekas komunis ini tumbuh pesat, tidak hanya di kalangan muslim tapi juga non muslim. Hal ini diungkapkan oleh Grand Mufti Bulgaria, Mustafa Haci pada Rabu (24/9) seperti dikutip Islamonline.

Menurutnya, ada dua faktor yang menyebabkan timbulnya masalah ini. Faktor pertama karena pengaruh pendudukan rezim komunis di Bulgaria yang sangat panjang. Rezim komunis sangat keras dalam melarang setiap bentuk syiar islam, termasuk penutupan sekolah-sekolah pendidikan agama. Hal ini berakibat sangat sulitnya mencari pakar-pakar di bidang agama termasuk warga muslim Bulgaria yang bisa dijadikan imam di masjid-masjid. "Faktor lainnya adalah masih kurangnya pendanaan dari House Fatwa (otoritas tertinggi di bidang keagamaan di Bulgaria) untuk membayar gaji para imam. Kalaupun ada itu jumlahnya sangat minim," ungkap Mustafa seperti dikutip Islamonline.

Menurut Mustafa Haci, kini terdapat sekitar 1.500 masjid di berbagai daerah di Bulgaria, sementara jumlah imam masjid hanya sekitar 900 imam masjid yang diperkerjakan oleh Fatwa House. Akibat kurangnya jumlah imam ini, sampai saat ini sekitar 200 masjid masih ditutup dan tidak bisa dilaksanakan di dalamnya kegiatan shalat selama bulan ramadhan. Haci menghimbau kepada komunitas muslim untuk ikut memecahkan problem ini, antara lain seperti pembayaran gaji para imam dilakukan melalui donasi dari warga muslim di sekitar area masjid.

"Tapi kadang-kadang dalam beberapa kasus, permasalahan tidak timbul dari kesediaan masyarakat muslim membayar donasi, tapi justru dari diri imam masjid sendiri. Ada beberapa imam yang berhenti bekerja, karena upah yang diterimanya sangat kecil . Dia lebih memilih masjid-masjid yang pembayarannya lebih besar dan menolak bekerja di kawasan desa-desa yang miskin," ujar Haci menambahkan. Untuk mengisi kekukarangan imam ini, Fatwa House menunjuk beberapa pelajar muslim di Institute Sofia untuk menjadi imam di beberapa masjid.

Peningkatan Kesadaran Beragama

Meski jumlah imam sangat kurang, namun dalam beberapa waktu terakhir ini semangat memahami Islam meningkat drastis. Tidak hanya di kalangan pemuda muslim, tapi juga komunitas non-muslim. "Pemuda muslim Bulgaria sangat antusias mendatangi masjid. Di bulan ramadhan ini, masjid-masjid semakin hari semakin penuh oleh para pemuda muslim," ungkap Haci.

Sementara itu, menurut Haci, untuk memenuhi kebutuhan bacaan buku-buku Islami dan Al Quran khususnya bagi non muslim, Fatwa House kini tengah menyiapkan proyek pengadaan buku-buku Islami hasil terjemahan dari buku-buku Islam berbahasa Arab dan Turki ke dalam Bahasa Bulgaria. Bacaan Islami ini untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap Islam. Menurut estimasi data Pemerintah Bulgaria, saat ini terdapat sekitar 12 persen dari 7,8 juta jiwa memeluk agama Isla. Namun Fatwa House mengatakan jumlahnya mencapai 25 persen. [syarif/iol/www.suara-islam.com]

Disesalkan DPR Gagal Plenokan RUU Pornografi

Banjarmasin (ANTARA News) - Kalangan Ormas Islam di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyesalkan batalnya DPR-RI memplenokan Rancangan Undang Undang (RUU) pornografi."Walau kali ini DPR-RI batal memplenokan RRU pornografi, hendaknya jangan berhenti sampai disini, tapi harus terus berupaya mencari titik temu atau solusi terbaik dalam penyelesaian RUU tersebut," ujar Ketua Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (NU) Kalsel, Drs.H.Syarbaini Haira menjawab ANTARA News Banjarmasin, Rabu.

Tokoh muda nahdiyin dari "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" Kalsel itu memaklumi dalam pembahasan RUU pornografi tersebut ada pro dan kontra, sehingga terjadi "tarik-ulur" bahkan ada kelompok masyarakat tertentu yang ingin meniadakan sama sekali."Bagi NU yang mengganderungi gerakan moral, keberadaan Undang Undang (UU) pornografi salah satu kebutuhan untuk menangkal terjadinya dekadensi moral bagi generasi bangsa. Karenanya RUU pornografi tersebut harus digolkan," tandas dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin tersebut.

Mantan wartawan tersebut, berpendapat, UU pornografi bagus dalam rangka preventif agar masyarakat Indonesia yang mengaku religius jangan dijejal-jelai pemandangan "dahsyat" baik melalui media cetak maupun elektronik dan media maya.Namun untuk menggolkan RUU pornografi tersebut perlu kearifan bersama, seperti memperhatikan kearifan lokal, sehingga dalam wujud UU pornografi nantinya harus memberi ruang atau pengecualian bagi masyarakat daerah tertentu asalkan sesuai dengan tatanan kehidupan dan budaya dasar mereka, lanjutnya.

Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu, tidak sependapat kalau persoalan RUU pornografi dikait-kaitkan dengan Hak Azasi Manusia (HAM)."Saya masalah HAM terlalu jauh dipolitisir. Apalagi HAM yang diintruduser sekarang berasal dari Barat yang cenderung mencidrai nilai-nilai ke-Islam-an," tuturnya. Padahal HAM dalam Islam lebih flexible dan universal, serta sudah ada sejak lama sebelum adanya HAM dalam konsepsi negara-negara barat, demikian Syarbaini Haira.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalsel, Rahmat Nopliardy, SH yang duduk di Komisi IV bidang kesra lembaga Dewan tersebut, menyatakan, pihaknya akan terus mendorong kerabat fraksinya di DPR-RI agar mengesahkan RUU pornografi bisa sesegera mungkin."Saya kira bagi yang kontra terhadap RUU pornografi tidak perlu bersikap yang bukan-bukan atau anti pati terlebih dahulu, tapi hendaknya secara demokratis bisa menerima keberadaan UU pornografi tersebut.

Tokh nanti, kalau UU pornografi menyengsarakan rakyat banyak, UU itu bisa dicabut atau ditinjau ulang," katanya."Kita mungkin sependapat, bangsa Indonesia tak ingin dikatakan manusia purbakala atau primitif yang mempertontonkan seluruh anggota badan atau hal-hal yang bersifat amoral lainnya," lanjut anggota Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi keagamaan dan kebudayaan itu.

Keberadaan Undang Undang pornorgrafi salah satu wujud manusia modern yang sesuai nilai-nilai ketimuran dan agama, khususnya Islam yang menjadi anutan mayoritas penduduk Indonesia, demikian Rahmat.Sementara Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel, Ibnu Sina, S.Pi, menyatakan, pihaknya menghargai keaneka ragaman budaya, namun bukan berarti harus menolak RUU pornografi."Karena UU pornografi salah satu upaya menyelamatkan generasi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, dalam hal beda pendapat dan persepsi terhadap materi RUU ponrografi harus dicari titik temu," tandas mantan aktivis Himpunan Mahasisa Islam (HMI) tersebut.(*)

Mengakomodir Prinsip yang Seharusnya Ada dalam UU APP

(ANTARA News) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menunda pengesahan RUU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP) dari rencana tanggal 23 September 2008 mengingat masih perlu sosialisasi di masyarakat.Sebelumnya Forum Cendekia Muslimah Peduli Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (FCMP-ICMI) mendesak DPR RI segera mensahkan RUU APP, tidak boleh ditunda-tunda lagi supaya pihak-pihak yang selama ini menyebarkan materi pornografi dapat segera dijerat dengan hukum.Sementara itu puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Sulawesi Selatan (Sulsel), di Makassar, sempat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD setempat.Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dalam merealisasikan RUU APP.

Pornografi hanya akan menjadikan manusia tidak jauh bedanya dengan binatang yang telanjang tanpa rasa malu, terutama perempuan hanya dijadikan sebagai komoditi dan barang rongsokan yang bebas diperjualbelikan."Hal itu juga tidak jauh beda dengan kacang rebus dan rombengan yang dieksploitasi di sana-sini hanya untuk kepentingan komersial segelintir orang," kata Ketua Aliansi Generasi Anti Pornografi (AGAP) Nusa Tenggara Barat (NTB), Rafi`i ketika berdemo di DPRD NTB di Mataram.Kedatangan AGAP NTB ke gedung DPRD NTB bersama sekitar 150 anggota untuk mendesak DPRD NTB agar ikut mendukung disahkannya RUU Anti Pornografi menjadi UU Anti Pornografi.

Ada dua fraksi di DPRD NTB yang menolak UU Anti Pornografi, yakni F Partai Amanat Nasional (PAN) dan F PDIP dan meminta kedua fraksi tersebut ikut mendukung.Dikatakannya, hal itu jelas akan merendahkan derajat manusia khususnya perempuan sebagai makhluk yang mulia, untuk itu sebagai manusia terhormat yang lahir dari rahim perempuan yang mulia sudah selayaknya mendukung UU APP.

Pornografi adalah bentuk penjajahan, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan sebagaimana amanat konstitusi.Menurut Rafi`i, berbagai macam bencana melanda negeri tercinta dan berbagai predikat bencana pesimis bermunculan setelah beberapa waktu lalu Indonesia tercatat sebagai negara terkorup se-Asia.Saat ini ratusan situs pornografi, majalah bahkan komik pornografi untuk anak-anak dengan segala bentuknya bebas diakses oleh generasi pemuda, sehingga tidak heran miliaran uang yang beredar hanya untuk mengonsumsi produk haram itu."Belum lagi bicara tingkat aborsi yang sangat menyakitkan kaum perempuan, kasus pelecehan seksual, pemerkosaan dan prostitusi yang sebagian besar disebabkan oleh pornografi," katanya.Anggota AGAP yang berjumlah sekitar 150 orang sebelumnya berkeinginan menggeledah ruangan anggota dewan terutama fraksi yang menolak UU APP, karena kemungkinan mereka banyak menyimpan foto, kaset dan film porno. Namun keinginan para mahasiswa tersebut dicegah oleh sejumlah polisi yang berjaga didepan pintu gedung DPRD NTB.

Ditentang

Keadaan berbeda dengan di Sulawesi Utara (Sulut) terkait dengan RUU APP ini. DPRD setempat sempat dua kali `diserbu` massa dari Forum Bersama (Forbes) Guru-Guru Kristen dan Persatuan Artis Sulut. Mereka dengan tegas menolak RUU APP.Massa pertama terdiri dari Forbes Guru-Guru Kristen se Sulut menentang upaya DPR RI `menggolkan` RUU Pornografi dan Pornoaksi yang dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Kata Pdt Lucky Rumopa, "Jika RUU pornografi dan Pornoaksi terus dipaksakan menjadi UU, akan menimbulkan disintegrasi bangsa, karena sebagian besar daerah-daerah di Indonesia menolak. Massa Forbes Guru-Guru Kristen yang sebagian besar didominasi ibu-ibu, menilai DPR RI sudah tidak memiliki pekerjaan mendasar bagi kepentingan bangsa dan negara, dan sengaja mengangkat pornografi dan pornoaksi sebagai objek mencederai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila.

Warga Sulut akan menolak pemberlakuan aturan tersebut, bila DPR RI memaksakan kehendak mau mensahkan RUU itu menjadi UU, katanya.Sementara itu, pada aksi kedua didominasi artis-artis Sulut, menyatakan penolakan RUU Pornografi dibahas lebih lanjut menjadi UU, sekaligus meminta kepada DPR RI untuk konsentrasi atas penyelesaian pengentasan kemiskinan dan pengangguran di daerah.Masih banyak kasus-kasus sosial yang belum tuntas untuk bangsa Indonesia, termasuk pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga tidak perlu mengurusi masalah pornografi, kata salah satu artis lokal Sulut, Astrid "Daraminang" Simboh, mewakili puluhan artis lainnya. Menurutnya, para artis akan kehilangan pekerjaan sebagai penyanyi dan pelawak, bila RUU itu menjadi UU, maka perlu ditolak.

Masih terkait dengan RUU APP ini, ratusan orang yang tergabung dalam Komponen Rakyat Bali (KRB), benjanji akan menggelar "pesta" telanjang bila RUU Pornografi dan Pornoaksi diundangkan di negeri ini."Bila RUU tersebut diundangkan, kami akan menggelar karya seni instalasi yang antara lain diselipi dengan adegan telanjang di Lapangan Niti Mandala Renon Denpasar," kata Koordinator KRB Drs IG Ngurah Harta.Di tengah-tengah aksi unjukrasa menolak UU Pornografi dan Pornoaksi yang diikuti sekitar 750 anggota KRB, Ngurah Harta menyebutkan, "pesta" telanjang yang digelar tersebut akan dikemas ke dalam karya seni instalasi.Masalahnya, dalam RUU tersebut, hanya karya seni, budaya dan prosesi ritual saja yang diperkenankan untuk diwarnai dengan berbau porno, ucapnya."Pasal 14 RUU tersebut secara jelas menyiratkan itu. Karenanya, kami akan berlaku porno atas nama seni budaya," ujar seniman yang kerap ambil bagian dalam menyutradarai sejumlah sinetron yang ditayangkan TV lokal.

Ngurah Harta yang juga pinisepuh perguruan seni bela diri Sandi Murthi itu mengatakan, bila berkaca pada pasal 14 RUU Pornoaksi tersebut yang kini kembali dicuatkan di tingkat dewan, maka seluruh pasal lainnya akan tidak mempunyai makna apa-apa.Senada dengan Ngurah Harta, Gede Sugilanus, budayawan asal Bali, menyebutkan pasal-pasal yang lain akan mati jika semua pihak memanfaatkan pasal 14 dalam aktivitas yang konon berbau porno di masyarakat.Selain ada pasal "pembunuh", RUU Pornografi juga sarat dengan muatan yang dapat mengancam disintegrasi bangsa, karena aturan yang ada sangat tidak menghargai kebinekaan.Mengingat itu, Sugilanus yang juga anggota Asosiasi Pemantau Anggota Dewan mengharapkan pemerintah dapat membatalkan RUU yang kini juga mendapat penolakan dari berbagai komponen masyarakat di sejumlah daerah."Jika pemerintah tetap memaksakan RUU tersebut untuk diundangkan, tidak akan membawa dampak yang menguntungkan selain sebaliknya, sangat merugikan," katanya.

Aksi demo ratusan anggota KRB tersebut, sempat diwarnai dengan aksi "penculikan" terhadap anggota dewan.Ketua DPRD Bali IB Wesnawa dan wakilnya IG Adi Putra, serta merta dijemput pengunjuk rasa untuk bersama-sama turun ke jalan, menyerukan penolakan diberlakukannya UU Pornografi.Dijemput di ruang kerjanya di gedung dewan di Denpasar, kedua wakil rakyat itu tidak keberatan digiring massa menaiki mobil bak terbuka yang dilengkapi aneka spanduk, bendera dan alat pengeras suara.Turun ke jalan raya bersama ratusan demonstran, ketua dewan dan wakilnya tampak ikut meneriakkan yel-yel menolak RUU Pornografi untuk diundangkan.Sementara itu ratusan orang yang tergabung dalam Komponen Rakyat Bali (KRB), akan mengirim tim kecil ke Jakarta untuk bertemu dengan puluhan komponen lain terkait penolakan atas RUU Pornografi.

Dalam pertemuan dengan komponen lain yang berasal dari berbagai kalangan di tanah air, KRB akan melakukan uji publik atas RUU yang kembali dicuatkan di tingkat dewan, setelah beberapa tahun tenggelam, kata Koordinator KRB Drs IG Ngurah Harta, di Denpasar, Rabu.Ia menyebutkan, dengan uji publik akan diperoleh gambaran tentang sejauh mana masyarakat Indonesia menerima atau sebaliknya menolak RUU tersebut untuk diundangkan.

Gambaran yang jelas diperoleh pada pertemuan yang akan digelar hari Kamis (25/9) di Hotel Millenium Jakarta. Hasil pertemuan ini akan dipakai sebagai dasar yang lebih kuat untuk menolak diundangkannya RUU yang dinilai tidak menghormati keberagaman itu, kata Ngurah Harta."Tim kecil KRB pada pertemuan tersebut akan mempresentasikan aspirasi rakyat Bali yang secara tegas menolak RUU itu diundangkan," ujar seniman yang kerap ambil bagian dalam menyutradarai sejumlah sinetron yang ditayangkan TV lokal.

Ngurah Harta yang juga pinisepuh perguruan seni bela diri Sandi Murthi, akan memimpin langsung tim kecil ke Jakarta yang keanggotaannya terdiri atas budayawan dan seniman, ahli hukum serta politikus.Penolakan rakyat Bali atas RUU Pornografi, kali ini untuk yang kedua kalinya setelah pada awal 2006 secara gencar dilakukan hal serupa hingga kemudian gaung RUU tersebut menjadi tenggelam sebelum kini dicoba diungkit kembali.

Perlu ditanggapi

Mengomentari sikap pro-kontra atas RUU APP tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, EE Mangindaan mengatakan, aksi sejumlah masyarakat masih dalam taraf wajar dan harus dihormati.Selagi aksi penolakan RUU berjalan baik dan aman, harus dihormati, karena tidak ada aturan melarang orang mengeluarkan pendapat, kata Mangindaan, disela-sela HUT ke-44 Propinsi Sulawesi Utara (Sulut) di Manado.Penolakan RUU Pornografi dan Pornoaksi yang disampaikan masyarakat, akan ditampung DPR RI untuk ditindaklanjuti, karena semua pendapat harus didengar, terutama yang datang dari daerah-daerah.Mantan Gubernur Sulut itu, mengatakan, pihak Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, belum mengambil keputusan resmi mendukung atau menolak RUU tersebut, karena harus menunggu pertimbangan dan kajian lagi.

Masukan masyarakat sangat penting untuk didengar terkait RUU Pornografi dan Pornoaksi, sehingga tidak menimbulkan persoalan, katanya.Mangindaan secara pribadi menilai RUU Pornografi belum tepat untuk disahkan, terutama mewakili warga Sulut sebagai daerah representatif dirinya ke DPR RI, tidak layak diberlakukan. Provinsi Sulut sangat berbeda karakter dan adat istiadat dengan daerah lainnya, sehingga perlu ada pertimbangan matang, katanya memberi alasan.Anggota Pansus RUU Pornografi DPR RI dari Fraksi Partai Bulan Bintang, Ali Mochtar Ngabalin, menyatakan, seluruh elemen masyarakat masih bisa memberikan masukan, kritik, dan saran, terhadap pasal-pasal krusial dalam RUU Pornografi, sebelum disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR RI pada 14 Oktober mendatang."Waktu yang ada ini cukup panjang. Pansus membuka peluang kepada semua elemen masyarakat untuk mengkritisi, memberi masukan, mengusulkan poin-poin yang masih krusial. Kami dengan senang hati menerimanya secara terbuka," katanya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, anggota Pansus RUU Pornografi (dulu bernama RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi-red) merupakan manusia biasa yang punya keterbatasan, sehingga mungkin saja ada ada hal-hal yang luput dari perhatian.Untuk itu, katanya, Pansus membuka diri untuk mendiskusikan, karena semakin banyak masukan dari masyarakat, akan lebih baik. "Hanya saja, jangan ada pihak-pihak yang `bermain` dan mengambil keuntungan dengan mendiskreditkan satu golongan atau menuduh bahwa RUU Pornografi merupakan `Hadiah Lebaran` untuk kepentingan umat Islam. RUU ini untuk kepentingan seluruh anak bangsa," tegasnya.Menanggapi masih adanya protes dan penolakan terhadap RUU Pornografi seperti yang dilakukan sebagian masyarakat di Bali, Ali Mochtar mengatakan, sampai saat ini pihaknya tidak mengerti tentang apa yang menjadi alasannya, karena Pansus RUU Pornografi sudah sering menjelaskan soal substansi RUU Pornografi. "Bahkan, hampir tidak ada lagi masalah-masalah yang belum dibahas di Tim Teknis RUU Pornografi," katanya.

Ia mencontohkan, di pasal 14 RUU Pornografi menyangkut kepentingan yang memiliki nilai seni, budaya, dan adat istiadat, kita bahkan memasukkan ketentuan umum, yakni menghormati, melindungi dan melestarikan nilai seni, budaya, adat dan nilai ritual masyarakat Indonesia yang majemuk."Jadi, tidak ada lagi ruang yang tidak kita berikan untuk keberagaman itu. Pasal 21 juga disebutkan bahwa masyarakat bisa berperan serta mencegah pornografi dan di pasal 24 dijelaskan bagaimana tatacaranya," tambahnya. Ali Mochtar Ngabalin juga menyatakan optimis bahwa RUU Pornografi akan disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR pada 14 Oktober 2008."

Badan Musyawarah (Bamus) DPR akan mengagendakan rapat paripurna DPR yang berisi pembicaraan tingkat II (pengambilan keputusan.red) RUU Pornografi untuk disahkan menjadi UU pada Selasa, 14 Oktober 2008," katanya sekaligus menganulir pernyataan sebelumnya yang menyebut pengesahan akan dilakukan pada Selasa (23/9).Dia menambahkan, uji publik RUU Pornografi telah dilakukan pada 18 September di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku, dan DKI Jakarta, dan pada 23-24 September akan ada laporan Tim Teknis DPR dan pemerintah kepada Panja RUU Pornografi.Ia berharap, pada 8 Oktober 2008, pukul 10.00 WIB, Panja akan melaporkan hasil kerjanya kepada Pansus RUU Pornografi yang disertai dengan pendapat akhir fraksi-fraksi (di tingkat Pansus), sambutan pemerintah dan penandatanganan naskah RUU.

Selanjutnya, katanya, pada 9 Oktober pimpinan Pansus RUU Pornografi akan menyampaikan laporan ke Bamus DPR tentang perkembangan pembahasan RUU Pornografi guna ditindaklanjuti untuk pembicaraan tingkat II (pengambilan keputusan) dalam rapat paripurna DPR. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB-NU) Prof. Dr. KH. Said Agil Siradj, MA berpendapat RUU APP hanya akan menimbulkan "kerepotan" di masyarakat jika pengesahannya dipaksakan DPR-RI karena sesuatu yang dipaksakan tidak akan langgeng."Yang namanya paksaan tidak langgeng," katanya menjawab pertanyaan seorang peserta pengajian Perhimpunan Masyarakat Muslim Indonesia di Brisbane (IISB), Selasa malam, sehubungan dengan maraknya pro-kontra di seputar RUU Pornografi yang rencananya segera disahkan DPR-RI itu.

Bagi umat Islam Indonesia, apa yang lebih baik disiapkan untuk mereka adalah menanamkan pemahaman yang benar dan menjalankan kewajiban-kewajiban Islam yang bukan bersifat rukun, seperti berjilbab bagi perempuan Muslim.Said Agil Siradj berada di Australia dalam rangka safari Ramadhan di sejumlah kota utama negara itu, seperti Canberra, Adelaide, dan Brisbane, dari 21 hingga 24 September 2008.Persoalan RUU Pornografi kembali memicu pro-kontra di masyarakat dalam dua pekan terakhir. Sinyal penolakan datang dari unsur masyarakat Bali dan Sulawesi Utara kendati terdapat juga pihak yang mendukung dan berupaya netral.Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah misalnya berpendapat bahwa tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menolak RUU Pornografi ini.

Menurut Sekretaris Umum MUI Jateng, Ahmad Rofiq, RUU Pornografi sebenarnya dimaksudkan untuk melindungi perempuan, bukan untuk mengkriminalkan seseorang seperti dikhawatiran beberapa pihak.Di Papua misalnya, masyarakat setempat pelan-pelan ingin berbusana. RUU Pornografi tidak memberangus pakaian adat, pakaian renang, dan hal-hal yang berkaitan dengan kesenian, katanya.Ketua Umum Majelis Adat Dayak Nasional Agustin Teras Narang melihat perlunya RUU Pornografi mengakomodir kebutuhan dan kearifan budaya lokal di setiap daerah.Secara umum, ia menilai substansi yang ada dalam RUU ini tidak memiliki benturan budaya dengan adat istiadat masyarakat Suku Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan.

Sementara itu Sekjen Departemen Agama, Bachrul Hayat, mengakui RUU APP masih diperdebatkan oleh beberapa kalangan. Padahal RUU APP dibuat bukan untuk mengkaitkan dengan satu agama, aliran, adat, kebudayaan, kepercayaan tertentu. Dijelaskan, sebuah UU di negara Indonesia tersebut dirancang atas kesepakatan yang sama (common agreement). "Termasuk UU Pornografi adalah kesepakatan bersama dari elemen bangsa, kesepakatan ini mungkin tidak pernah seratuspersen semua orang mengatakan iya, tapi paling tidak itulah, kalau dikatakan sebagai common agreement dia adalah batas-batas yang sama dari semua orang yang menyepakati tidak terkait dengan kesepakatan yang mendominasi yang satu dengan yang lain, itulah posisi UU," kata Bachrul Hayat dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama wartawan, di Kantor Departemen Agama, Jakarta, Selasa (23/9) sore. Oleh karena itu, ia meminta agar pihak-pihak yang akan memberikan tanggapannya terhadap RUU tersebut, untuk membaca draf terakhir yang sudah diujipublikan, dan jangan membaca draf-draf sebelumnya.

Sehingga masukan yang diberikan bisa lebih fokus dengan apa yang akan menjadi masukkan untuk perbaikan baik oleh panitia kerja (panja) di DPR maupun pemerintah."Saya melihat ini sudah kristalisasinya, sudah mengerucut dan semakin membaik dari kaca mata kami, mudah-mudahan masukan dari semua pihak lebih fokus hal-hal yang mana yang perlu disempurnakan," ujarnya. Dari sisi substansi, Bachrul menilai, RUU Pornografi sudah mengakomodasi prinsip-prinsip yang seharusnya ada dalam pembuatan UU, seperti non-diskriminasi, keadilan, dan menjunjung tinggi keragaman budaya. Sedangkan, dari segi proses penyusunan RUU tersebut, lanjutnya, sudah melalui berbagai tahapan yang panjang. Pemerintah menyiapkan RUU itu dalam jangka waktu yang cukup lama disertai public sharing dengan berbagai kalangan masyarakat seperti tokoh agama, ormas, organisasi keagamaan, budayawan, artis, dan kalangan media baik cetak maupun elektronik.

Untuk kemudian, diteruskan dengan menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang kemudian diserahkan dan dibahas bersama DPR.Sementara, mengenai tanggal kapan akan disahkan oleh paripurna di DPR, menurutnya, bagi pemerintah ini bukan sesuatu hal yang harus dipastikan."Yang penting kita mencapai sebuah proses dimana pemerintah diminta untuk memberikan tanggapan dan membahasnya. Mudah-mudahan tidak terlalu (lama), karena kesibukan DPR yang luar biasa menjelang masa pemilu tahun depan," imbuhnya.(*)

Selasa, 23 September 2008

Pembahasan RUU Pornorgafi Terus Berjalan

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pornografi di Gedung DPR/MPR, Jakarta, hingga Selasa (23/9), terus berjalan. Pembahasan yang berlangsung tertutup bertujuan mengelompokkan sejumlah masukan dari berbagai pihak.RUU Pornografi ini telah menuai pro kontra masyarakat. Akibatnya pembahasan RUU ini memakan waktu cukup lama, yakni lebih dari 10 tahun.

Terlepas dari kontroversi pada awal pembahasannya, RUU ini mengakomodir sejumlah pengecualian. Pada Pasal 14, misalnya. Hal-hal yang menyangkut seni budaya, adat istiadat, dan ritual nasional masih dimungkinkan dengan adanya penggunaan materi seksualitas. Kendati demikian, polemik tetap tak berhenti, termasuk di antara politisi.

Latifah Iskandar, anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pornografi dari Fraksi Partai Amanat Nasional, misalnya, mengakui ada beberapa pasal dalam RUU ini yang multitafsir. "Tapi kita tak bisa mundur," tegas Latifah kepada Bayu Sutiyono dalam dialog Liputan 6 Pagi SCTV, Selasa (23/9).Kendati demikian, Latifah yakin bahwa RUU ini tetap dibutuhkan. Sebab, jelasnya, aturan pornografi yang termaktub dalam UU Pers, UU Penyiaran, dan UU Perlindungan Anak belum bisa mengakomodir perlindungan terhadap praktik pornografi. "Dan saya yakin pasal-pasal kontroversial itu akan bisa kita perbarui," pungkas Latifah.(ADO).

Sebelumnya sehari menjelang rencana pengesahan Rancangan Undang-undang Pornografi oleh DPR, gelombang unjuk rasa penolakan berlangsung di sejumlah daerah. Di Manado, Sulawesi Utara, misalnya. Sejumlah anggota Ikatan Artis Sulawesi Utara mendatangi Kantor DPRD setempat. Ironisnya sebagai bentuk protes terhadap RUU Pornografi, pengunjuk rasa memamerkan tarian erotis.

Sementara itu Forum Umat Islam meminta agar dilakukan format ulang terhadap RUU-Pornografi sehingga yang disahkan UU Anti Pornografi dan Pornoaksi yang betul-betul efektif dalam mencegah dan memberantas pornografi maupun pornoaksi sehingga terjaga kesucian dan kesehatan moral masyarakat. FUI juga meminta agar substansi UU Anti Pornografi dan Pornoaksi dalam poin 1 tersebut merujuk kepada ketentuan syariat Islam yang merupakan peraturan Allah SWT, Pencipta Manusia, yang aturannya memang bersifat universal untuk seluruh umat manusia (rahmatan lil alamin) di manapun berada dan sampai kapanpun selama mereka adalah makhluk Allah SWT. FUI juga meminta agar ditetapkan kekecualian di dalam UU Anti Pornografi dan Pornoaksi diberlakukan kepada kelompok masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan ritual dari agama dan kepercayaannya itu.[sctv/pd/www.suara-islam.com]

Pengesahan RUU Pornografi Oktober Masyarakat diminta melihat dampak positif RUU itu

Tuesday, 23 September 2008


Pengesahan RUU Pornografi kemungkinan tak akan menjadi hadiah Ramadhan tahun ini. Jadwal dari Badan Musyawarah (Bamus) DPR menunjukkan, RUU itu baru bisa disahkan pada pertengahan Oktober 2008. Pekan ini, panitia kerja (panja) RUU Pornografi masih menggodok sejumlah materi. ''Menurut jadwal yang dibahas di Bamus, (pengesahannya) bukan tanggal 23 (September 2008). Itu baru pembicaraan tingkat II,'' kata anggota Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (BPD), Ali Mochtar Ngabalin, dalam diskusi yang diselenggarakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ahad (21/9).



Sepekan setelah Lebaran, pembahasan baru masuk ke tahap laporan dari panja ke panitia khusus (pansus) RUU Pornografi. Sepekan sesudahnya, lembaran RUU itu dibawa ke paripurna DPR untuk mendengarkan pendapat fraksi-fraksi, pendapat pemerintah, kemudian ditandatangani.



Menurutnya, tak layak dan tak elok bila RUU sepenting itu tidak disepakati seluruh fraksi. Ngabalin masih optimistis, dua fraksi yang menolak disahkannya RUU Pornografi, yakni PDIP dan PDS, masih bisa diajak duduk kembali dan bermusyawarah agar menyetujui RUU itu.



Ketua Pansus RUU Pornografi, Balkan Kaplale, sebelumnya mengungkapkan, RUU itu sudah melalui lima dari tujuh tahap penyelesaian: dibahas tim teknis, tim sinkronisasi, tim sinkronisasi menyerahkannya kepada tim perumus, tim perumus menyerahkannya kepada panitia kerja, dan panitia kerja menyerahkannya kepada panitia khusus. Tahap keenam dan ketujuh adalah penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi, kemudian ketok palu.



Anggota Panja RUU Pornografi, Abdul Hamid Wahid, mengakui memang ada sejumlah materi yang belum selesai di tingkat panja. Dia mencontohkan soal definisi pornografi. Politikus Fraksi Kebangkitan Bangsa ini mengusulkan penambahan kalimat materi seksualitas yang diikat dengan mengandung unsur mesum dan cabul. Soal lain yang belum mencapai titik temu adalah definisi korban dan pelaku pasif pornografi. Dengan alasan itu, dia sepakat agar pengesahan RUU Pornografi tidak tergesa-gesa.



''Yang penting bukan kejar tayang atau target pengesahan. Tapi, apakah substansinya layak dan nanti sesuai dengan suasana kebatinan dan hati nurani masyarakat,'' katanya. Dia tak ingin pembahasan RUU ini berujung di uji materi Mahkamah Konstitusi (MK).Mengenai substansi yang diperdebatkan, Hamid meminta semua pihak melihat keuntungan bila produk hukum tersebut disahkan. Termasuk, mencermati apakah RUU itu condong ke arah positif atau negatif.



Kalaupun ada dampak negatif, ia menegaskan, DPR dan pemerintah siap menanggulangi agar tidak menimbulkan beban sosial di masyarakat.Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Masruchah, mengkritik sosialisasi draf baru RUU itu. Dia mengaku punya draf teranyar, tapi masyarakat dan sejumlah LSM masih memegang lembaran RUU Pornografi versi lama.



Ketua Umum Perhimpunan Masyarakat Tolak Pornografi (MTP), Azimah Soebagijo, mengatakan, penundaan pengesahan RUU itu bisa membahayakan karena korban kejahatan pornografi terus meningkat. ''Kita khawatir, masyarakat menjadi seksual aktif. Boro-boro mikirin produktivitas, yang ada kehancuran keluarga dan pernikahan.''Apalagi, katanya, momentum Pemilu 2009 sebentar lagi. Jangan sampai hajatan lima tahunan itu dijadikan alasan oleh mereka yang antipengesahan RUU. ''Kita tak tahu apakah DPR yang akan datang akomodatif atau tidak.''



Di Surabaya, Jawa Timur, Jaringan Masyarakat Sipil Jatim, kemarin, menggelar demonstrasi menolak pengesahan RUU Pornografi karena dinilai mengancam kebebasan berekspresi dan identifikasi diri. Mereka di antaranya terdiri atas Kelompok Lesbian Gay Biseks Transeks, Kelompok Perempuan Prodemokrasi dan Anak, Kelompok Seniman, serta Kelompok Agama dan Pendidikan. [republika/www.suara-isalam.com]

Senin, 22 September 2008

FUI Temui Pansus Beri Masukan Soal RUU Pornografi

Tuesday, 23 September 2008


Pro Kontra RUU Pornografi terus bergulir. Selasa (23/22) delegasi Forum Umat Islam yang dipimpin oleh Sekjen, KH. Muhammad Al Khaththath mendatangi DPR RI untuk membicarakan soal RUU Pornografi. Para pimpinan ormas yang berjumlah sekitar 40 orang itu diterima oleh Ketua Pansus, Ds. H. Balkan Kaplale dan anggota Pansus, Ali Mochtar Ngabalin. FUI meminta kepada pansus agar kembali kepada rumusan RUU Anti Pornografi dan Pornokasi sesuai fatwa MUI.


Tokoh dari FUI yang hadir di antaranya Shobri Lubis (Sekjen FPI), Fikri Bareno MA (sekjen DPP al-ittihadiyah), Nurdiakti atma (ketua FORSAP), Carum Widodo (Sekjen GPMI), Zaky Robby (Sekjen GPI), Rosyid Emily (Pengurus KAHMI), Muhammad Haekal (LPPD Khairul ummah), Alfian Tanjung (Ketua Taruna Muslim) dan lainnya.FUI meminta Pansus RUU Pornografi serius bekerja dan menghasilkan UU yang maksimal.



Sejauh ini, mereka nilai Pansus belum bekerja maksimal, karenanya FUI mengusulkan sejumlah tambahan materi RUU Pornografi.FUI menuntut tiga hal dalam pertemuan itu. Salah satunya, meminta RUU Pornografi diformat ulang. ''Sehingga, yang disahkan adalah UU Antipornografi dan Pornoaksi yang betul-betul efektif mencegah dan memberantas,'' kata Sekjen FUI, Muhammad Al Khaththath.Sementara itu ketua Pansus RUU Pornografi, Balkan Kaplale, mengatakan, usulan perubahan itu akan dibahas di rapat pansus dalam waktu dekat. Indonesia, tegasnya, tetap memerlukan UU Pornografi.



Ia membandingkan sikap liberal AS yang ternyata masalah pornografi justru diurusi dua departemen, yakni Depkum dan HAM serta Deplu. Bahkan, katanya, di Deplu, ada Ditjen Pornografi. Sementara, 48 negara bagian di AS telah memiliki UU Pornografi.Balkan mengungkapkan, pansus juga menerima kritikan dari sejumlah negara, seperti Australia, Denmark, Swedia, dan LSM asing. Mereka heran pada sikap Pemerintah Indonesia yang longgar terhadap industri pornografi.



'Mereka menyatakan Indonesia adalah negara paling gampang untuk berbisnis pornografi. Bagaimana ini?'' katanya.Mengenai protes pekerja seni, Balkan menegaskan bahwa produk hukumnya justru melindungi para seniman. ''Kami tidak mau melihat artis-artis itu masuk di kamera tersembunyi saat sedang ganti baju. Lantas rekamannya dijual menghasilkan bermiliar-miliar rupiah,'' katanya. [fah/pd/rep/www.suara-islam.com]

SBY Bertemu Perwakilan Milisi Islam Thailand

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengadakan pertemuan dengan perwakilan Milisi Islam Thailand Selatan di Wisma Negara, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta sekira pukul 10.00 WIB, Senin (22/9/2008).

Diperkirakan dalam pertemuan tertutup, dibicarakan proses rekonsiliasi antara Milisi Islam Thailand Selatan dengan pihak Pemerintah Thailand. Kepala Biro Pers dan Media Kepresidenan DJ Nachrowi ketika dikonfimasi okezone, dalam pesan singkatnya menyatakan bahwa pertemuan tersebut bersifat tertutup. Sehingga tidak boleh diinformasikan materi pembicaraan dan siapa saja yang ikut bertemu presiden. "Internal," tulisnya.

Diperkirakan, pertemuan di atas akan berakhir sebelum pukul 11.00 WIB. Sebab, Presiden SBY memiliki agenda dengan Lemhanas pada pukul 11.00 WIB.Perlu diketahui, beberapa waktu lalu Juru Bicara Kepresidenan Bidang Luar Negri Dino Patti Djalal menyatakan Indonesia akan berperan dalam proses rekonsiliasi konflik antara Pemerintah Thailand dengan Milisi Islam di Thailand Selatan. Sebagai mediator Pemerintah RI menunjuk Wakil Presiden Jusuf Kalla.

http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/09/22/1/148108/sby-bertemu-perwakilan-milisi-islam-thailand

Dewa Bratalegawa Orang Islam Pertama di Jawa Barat

Bandung (ANTARA News) - Berdasarkan naskah carita (sejarah) Parahyangan (karangan Soleh Darmasasmita tahun 1980), orang yang pertama kali memeluk agama Islam ialah seorang keturunan Raja dari Kerajaan Galuh, Ciamis, Jabar, bernama Dewa Bratalegawa.

Demikian dikatakan Ketua Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI) Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung Setia Gumilar MSi, Jumat, di kampus universitas tersebut.Setia menuturkan, Dewa Bratalegawa adalah seorang saudagar asal Indonesia yang hijrah ke Arab Saudi dan memeluk agama Islam serta menikah dengan wanita Arab bernama Farhana Binti Muhammad.

Setelah memeluk Islam dan menikah, Bratalegawa kembali ke Tanah Air dan mulai menyebarkan ajaran Islam di Jawa Barat pada abad ke 14 tepatnya tahun 1337 M. Dari sanalah, Bratalegawa mulai menyebarkan ajaran Islam (berdakwah) dengan mengajak adik (Ratu Banawati) serta kakaknya (Giri Dewanti) untuk memeluk agama Islam. Namun kedua saudara kandungnya itu menolak untuk memeluk Islam.

Dikatakannya, walaupun kedua saudara Bratalewaga menolak ajakannya, namun hal itu tidak mematahkan semangat Bratalegawa untuk menyebarkan ajaran Islam, khususnya di Jawa Barat. Malah ia mulai mengajak rakyat dari kerajaan Cirebon Girang yang juga daerah kekuasaan Kerajaan Galuh Ciamis untuk memeluk agama Islam.

Pola Akulturasi atau memadukan ajaran Islam dengan kebudayaan masyarakat setempat, digunakan Bratalegawa sebagai alat untuk menyebarkan Islam ke masyarakat saat itu, katanya.(*)

Minggu, 21 September 2008

Pengesahan RUU Pornografi ditunda lagi ??

Nasib RUU pornografi semakin
tak pasti setelah DPR memutuskan
menunda lagi pengesahan RUU
tersebut yang seyogyanya akan di-
laksanakan pada 23-September
besok, dengan alasan untuk meng-
akomodir lagi semua masukan dan
kritikan dari masyarakat.


Hal itu disampaikan oleh anggota panja RUU Pornografi dari FPDIP
Eva Kusuma Sundari, juga di tegaskan oleh Ketua Pansus RUU APP
Balkan Kaplale namun tidak sejalan dengan pernyataan anggota
Panja RUU APP DPR Ali Mochtar Ngabalin yang mengemukakan
bahwa Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 23 September 2008,
mengagendakan pengesahan RUU APP sebagai UU.


Bilamana penundaan pengesahan yang dimaksud benar benar
terjadi, Maka RUU pornografi akan mencatat recor sejarah
tersendiri di tanah air Sebagai RUU dengan riwayat paling alot.
Entah karena memang Materi-nya yang menimbulkan kontroversi,
atau karena memang terlalu takut pada apa yang disebut islamisasi,
atau jangan jangan memang sebagian rakyat negeri ini adalah
penggila pornografi, wallohua’lam.


Bila alasan masih akan mengakomodir semua kritik dan masukan
dari masyarakat dijadikan alasan penundaan pengesahaan RUU
tersebut, rasanya terlalu dipaksakan dan terlalu mengada ada.
Karena pembahasan RUU tersebut sudah berlangsung sejak
tahun 1997. sudah berurang kali di revisi, diperbaiki, di koreksi
dan apalah lagi istilahnya sampai kemudian namanya pun berubah
dari RUU-APP menjadi RUU- Pornografi saja tanpa Porno Aksi.
Entah masukan seperti apalagi yang harus di akomodir ke dalam
RUU tersebut, mengingat sudah begitu lamanya rentang waktu
Yang sudah disediakan.


kekhawatiran dari berbagai pihak bahwa dengan pengesahan
RUU tersebut akan menjadi pintu Pembuka bagi perda perda
dan produk produk perundangan baru Yang berbau syariah,
itu lebih keterlaluan lagi. Seakan akan hanya Islam saja yang
menolak pornografi di republik ini.


Sebaiknya DPR segera mengesahkan RUU tersebut menjadi UU
Terlepas apakah nanti keputusan diambil dengan cara mufakat
Atau melalui mekanisme Voting, itu tidak jadi soal. Karena –
masyarakat sudah terlalu lama menunggu. RUU porgrafi yang kini
dibahas sudah pasti tidak akan memuaskan semua pihak, karena
memang aturan dibuat bukan untuk memuaskan semua pihak
tapi demi kepentingan semua pihak.

Jumat, 19 September 2008

Pelarangan Ahmadiyah, Secercah Keberanian dari Palembang

------------------------------------------------------------------------------
"Ternyata Gubernur Sumsel lebih berani dari Presiden RI"
(Habib Rizieq Syihab)
---------------------------------------------------------------------------

Friday, 19 September 2008
Tabloid SUARA ISLAM EDISI 52, Tanggal 19 September - 2 Oktober 2008 M/19 Ramadhan - 2 Syawwal 1429 H

Di tengah ketiadaan niat peme-rintah untuk membubarkan Ah-madiyah, keberanian justru muncul dari pejabat di tingkat bawah. Gubernur Sumatera Selatan Prof dr H Mahyudin NS, SpOG membuat gebrakan untuk melarang Ahmadiyah di Provinsi Sumatera Selatan. Langkah ini jelas mengagetkan pihak-pihak yang membela dan melindungi Ahmadiyah, pemerintah sekalipun. Soalnya, keputusan soal Ahmadiyah sepertinya tak akan lebih dari keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung.

Munculnya larangan gubernur ter-sebut sebaliknya memberikan harapan besar bagi umat Islam bahwa masih ada pejabat yang punya nyali untuk membela akidah Islam. Setidaknya umat Islam, khususnya di Sumatera Selatan bisa tidur nyenyak sementara karena SK gubernur itu.
Surat Keputusan Gubernur nomor 563/KPTS/BAN.KESBANGPOL & LIN-MAS/2008 itu keluar bertepatan dengan hari pertama puasa Ramadhan, 1 September lalu. Isinya melarang aliran Ahmadiyah dan aktivitas penganut, anggota, dan atau anggota pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam wilayah Sumatera Selatan yang mengatasnamakan Islam dan bertentang-an dengan ajaran agama Islam.

Surat sakti gubernur itu dibacakan secara langsung kepada masyarakat oleh Gubernur Mahyudin didampingi Pang-dam II/Sriwijaya Mayor Jenderal M Sochib, Kepala Polda Sumsel Inspektur Jenderal Ito Sumardi, dan Kepala Kejak-saan Tinggi Sumsel Ermansyah. Ini artinya instansi-instansi terkait di jajaran Pemprov Sumsel sejalan dengan kepu-tusan sang gubernur.
Keputusan gubernur tersebut me-mang tidak lahir begitu saja. Ada proses panjang yang mengiringinya. Sejak semula warga Muslim Sumsel dibuat gerah dengan keberadaan Ahmadiyah di wilayah tersebut. Di Sumsel terdapat kurang lebih 1.000 orang anggota jemaah Ahmadiyah yang tersebar di beberapa cabang. Di Kota Palembang terdapat 300-an anggota jemaah tersebut.
Pada bulan Agustus 2008, 1500 umat Islam se-Sumsel melakukan aksi menun-tut pembubaran Ahmadiyah. Mereka meminta tindakan tegas dari Gubernur terkait keberadaan Ahmadiyah di Sumsel. Gubernur secara informal menyatakan dukungannya.

Meski SKB telah keluar, aktivitas jemaah Ahmadiyah masih berlangsung seperti biasa. Ini yang mendorong be-berapa ormas Islam turun ke jalan mendesak pemerintah daerah mengambil sikap guna melindungi akidah umat Islam. Virus Ahmadiyah tidak boleh dibiarkan berkembang di tengah-tengah komunitas Muslim Sumsel.

Rupanya gayung pun bersambut. Gubernur Mahyudin yang baru beberapa bulan menjabat sebelumnya ia adalah wakil gubernur yang kemudian naik menjadi gubernur setelah Syahrial Usman mengundurkan diri karena akan men-calonkan kembali menjadi gubernurpun mengambil sikap. Berbagai kajian tentang aliran sesat itu dilaksanakan bersama para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat pada 6 dan 28 Agustus 2008. Dalam rapat itu sempat muncul informasi bahwa Ahmadiyah telah dilarang di Kota Padang dan Provinsi NTB. Untuk memastikan, beberapa utusan dikirim untuk melaku-kan studi banding. Ternyata di Padang hanya ada penurunan plang Ahmadiyah sedangkan di NTB hanya isolasi terhadap warga Ahmadiyah.

Namun fakta itu tidak menyurutkan niat pihak-pihak terkait untuk bersikap. Dalam pertemuan terakhir, dua hari sebelum Ramadhan, rapat tersebut meng-hasilkan kesepakatan pelarangan aliran sesat Ahmadiyah di Sumatera Selatan. Opsi pembubaran tidak bisa diambil oleh gubernur karena opsi tersebut murni wewenang pemerintah pusat dalam hal ini presiden.

Selain melarang seluruh kegiatan Ahmadiyah, SK gubernur itu juga meme-rintahkan kepada Kanwil Depag, dan Kesbanpol dan Linmas Sumatera Selatan serta Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk mengkoordinasikan dan melaksa-nakan pendataan, pengawasan, pembina-an,dan pemantauan serta tindakan yang dianggap perlu.

Reaksi

Jemaah Ahmadiyah Sumatera Selatan sendiri belum bisa bersikap terhadap keluarnya SK gubernur tersebut. Tokoh senior jemaah Ahmadiyah Kota Palembang Sufni mengatakan akan mengada-kan pertemuan dengan gubernur. Sufni mengaku belum jelas dengan maksud surat keputusan tersebut.
Yang justru mencak-mencak dan berang dengan keluarnya SK itu adalah pembela mati-matian Ahmadiyah Adnan Buyung Nasution. "Keputusan gubernur itu harus dibatalkan karena melampaui kewenangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ter-tinggi dan semangat pluralisme," tulis Adnan Buyung dalam siaran persnya sehari setelah SK itu keluar.
Anggota Wantimpres ini menilai keputusan Gubernur Sumsel Mahyudin kebablasan dan bertentangan dengan semangat otonomi. "Gubernur melam-paui kewenangan yuridisnya, semestinya tidak mengatur di bidang agama. Dan aparat penegak hukum dalam menjalan-kan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan, tidak boleh mengikuti pejabat yang sewenang-wenang," jelas Buyung.

Menurut Ketua Tim Pengacara Ahma-diyah ini, keputusan itu juga bertentangan dengan SKB 3 Menteri yang tidak berisi pembubaran Ahmadiyah dan secara substansial bertentangan dengan pasal 29 UUD 1945. "Setiap warga negara wajib mematuhi hukum dengan tidak melaku-kan upaya main hakim sendiri, apalagi melakukan aksi-aksi kekerasan," tan-dasnya tanpa menjelaskan mana yang dimaksudnya main hakim sendiri dan aksi kekerasan.

Kejaksaan Agung pun bereaksi meski tak segila reaksi Adnan Buyung. Kejak-saan Agung (Kejagung) melalui Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem), akan meng-evaluasi Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Selatan mengenai pelarangan ajaran Ahmadiyah. "SK Gubernur Sumsel itu akan dievaluasi di Bakorpakem," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Ka-puspenkum), BD Nainggolan, di Jakarta, Rabu (3/9).

Menurutnya, evaluasi itu untuk meli-hat apakah SK tersebut berkaitan dengan pengawasan Ahmadiyah dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Jaksa Agung, Mendagri dan Menteri Agama (Menag) atau tidak. Ia beralasan dalam butir di SKB itu juga sudah menyebutkan bahwa pembinaan terhadap pengikut Ahmadi-yah itu dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda). "Karena itu, harus kita evaluasi lagi SK itu," katanya.

Menteri Dalam Negeri Mardiyanto menilai Keputusan Gubernur Sumsel itu sebagai bentuk penjabaran SKB. "Kalau saya baca secara utuh keputusan-keputusan itu sebetulnya menjabarkan SKB (surat keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan mendagri No.3 tahun 2008) itu," kata Mendagri di Kantor Kepresidenan Jakarta, Rabu, usai ber-temu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia meyakinkan, secara subtantif isi keputusan Gubernur tersebut benar. Gubernur Sumsel melakukan suatu tin-dakan memerintahkan kepada Kesbang-pol untuk turut mendata, membina penganut ajaran Ahmadiyah. "Ini langkah yang baik," katanya. Namun, mantan Gubernur Jawa Tengah memperkirakan, ada kemungkinan interpretasi lain atas SK tersebut. "Mungkin ada satu intepre-tasi yang keliru, maka saya akan meng-imbau agar kita jangan melakukan intepretasi yang terlalu dini karena memang membaca kalimat-kalimat kepu-tusan itu juga memerlukan kejelian," jelasnya.
Mardiyanto mengatakan pemerintah telah mengeluarkan petunjuk teknis SKB tiga menteri tentang ajaran ahmadiyah. "Bukan juklak, malah juknisnya," kata-nya.

Mengganjal Keppres

Sejauh ini memang pemerintah seper-tinya tak ada niat untuk mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres). Menteri Agama M Maftuh Basyuni mengatakan pemerintah tak akan mengeluarkan Ke-putusan Presiden (Keppres) terkait adanya tuntutan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) perlu ada kelanjutannya. Pernyataan itu disampaikannya di hada-pan ribuan umat Muslim yang menghadiri Tasyakur Pesantren Alquran dan Haul Alm KH Abdullah Sjafiie ke-13 di Sukabumi (24/8).

Saat itu, seperti dikutip Antara, Menag menjelaskan, setelah dikeluar-kannya SKB tentang Ahmadiyah ada dua kubu saling bertentangan. Satu pihak ada yang minta Ahmadiyah di-bubarkan dan ada pula beri kebebasan kepada aliran itu untuk mengembangkan ajarannya. Kedua kubu yang pro dan kontra itu tak bisa disatukan pendapatnya. Mereka tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing.
Kepada kelompok yang minta agar Ahmadiyah diberi kebebasan, ia me-ngatakan harus diluruskan. Pasalnya, Ahmadiyah jelas tak bisa diterima umat muslim di Indonesia karena Islam memiliki nabi sebagai nabi terakhir yaitu Muhammad SAW, bukan Mirza Gulam Ahmad yang selama ini diyakini sebagai nabi terakhir oleh kalangan Ahmadiyah. “Ini harus dibetulkan dulu,” katanya.

Demikian juga, lanjutnya, bagi ke-lompok yang minta agar Ahmadiyah dibubarkan, harus ditegaskan bahwa pendapat tersebut tak punya kekuatan hukum di bumi Indonesia. Pasalnya, baik Alquran maupun Hadist tak ada ajaran yang memaksa bagi orang lain untuk ikut dan menjadi Muslim. Dari segi per-undangan juga demikian, katanya, tak ada satu pasal pun yang memiliki kekuatan untuk membubarkan Ahmadiyah.

Menag mengatakan, tuntutan organi-sasi massa (Ormas) menuntut agar Ahmadiyah dibubarkan melalui Keppres, sebagai hal yang tidak pada tempatnya. "SKB sudah keluar, lalu minta Keppres," ujarnya. Ia menilai, Keppres tentang Ahmadiyah tidak perlu. Pasalnya, ibarat orang muslim yang hendak shalat yang harus mengambil wudhu ternyata wudhu-nya tak sempurna. Membasuh muka, tangan, kepala namun kakinya tak dibasuh. Dia mengajak umat Muslim untuk instrospeksi apakah SKB tentang Ahma-diyah itu sudah dilaksanakan. Ternyata ada beberapa poin isi SKB itu tak dilaksanakan, seperti melakukan pem-binaan bagi warga Ahmadiyah.

Tidak ada niat pemerintah itu ter-gambar dari berbagai upaya untuk mencegah adanya aksi besar lagi yang dilakukan oleh umat Islam. Hanya bebe-rapa hari setelah SKB tiga menteri keluar, pemerintah melalui Dirjen Kesbangpol Depdagri bertemu dengan beberapa tokoh umat Islam. Saat itu, Dirjen mem-bawa pesan khusus agar umat Islam tidak mengadakan aksi besar lagi untuk me-nuntut keluarnya Keppres. Ia menyatakan pemerintah akan mengikuti prosedur sesuai dengan hukum tanpa harus ada tekanan dari masyarakat.

Sebaliknya justru pemerintah mene-kan beberapa tokoh Ormas yang akan menggelar aksi menuntut keluarnya Kep-pres pada 4 Agustus 2008. Saat itu ada seorang pejabat kepolisian yang menele-pon beberapa tokoh untuk tidak ikut aksi tersebut. Muncul upaya penggembosan secara sistematis. Dan memang aksi pada hari itu tak sebesar ketika SKB keluar.

Pihak-pihak Ahmadiyah pun terus melobi pemerintah melalui berbagai jalur. Konon ada yang menggunakan jaringan mantan jenderal mereka. Terakhir ada utusan OKI (Organisasi Konferensi Islam) yang diduga kuat seorang Ahmadiyang diutus khusus bertemu dengan Presiden SBY.

Dukungan

Ormas dan umat Islam Sumatera Selatan menyambut baik dikeluarkannya SK Pelarangan Ahmadiyah tersebut. Mereka menganggap SK Gubernur ter-sebut sudah tepat untuk membebaskan wilayah Sumatera Selatan dari ajaran yang telah difatwakan sesat oleh MUI ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Pengu-rus MUI Sumatera Selatan Budianto kepada Suara Islam via telepon Jum'at (5/9). Ia menjelaskan, masyarakat Suma-tera Selatan akan terus mengawasi aktivitas anggota jemaah Ahmadiyah yang tersebar antara lain di Palembang, Banyu-asin, Lahat, Oku dan Muara Enim.

Menanggapi respon negatif dari ang-gota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution, MUI dan ormas Islam Sumsel menolak tegas intervensi pemerintah pusat. Menu-rut Budianto, pemerintah pusat seharus-nya menghargai wewenang pemerintah daerah untuk membuat aturan pada masyarakatnya dalam konteks otonomi daerah.

Sementara itu, Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab menilai langkah Gubernur Sumatera Selatan, Mahyudin, ternyata lebih berani dibanding Presiden Susilo Bambang Yudhodyono dalam menuntaskan masa-lah Ahmadiyah. “Subhanallah, Alham-dulillah, Allahu Akbar!!! Ternyata Guber-nur Sumsel lebih berani dari Presiden RI,” ujar Habib yang disampaikan ke Suara Islam via SMS.

Habib mengatakan bahwa sang guber-nur dengan gagah telah mengeluarkan SK pelarangan Ahmadiyah bagi Provinsi Sumatera Selatan. “Kapan sang Presiden RI punya nyali keluarkan KEPPRES Pem-bubaran Ahmadiyah?” ujarnya. “Ah, nya-linya kecil. Pengecut,” katanya lagi.
Habib Rizieq termasuk salah satu tokoh Islam yang begitu keras menentang keberadaan Ahmadiyah di Indonesia. Bersama sejumlah tokoh yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) tak henti berjuang agar pemerintah segera mem-bubarkan Ahmadiyah dengan keputusan presiden. Sebelumnya Habib menilai keluarnya Surat Keputusan Bersama Soal Ahmadiyah tidak akan menyelesaikan masalah. Malah SKB itu dianggapnya banci karena tidak tegas melarang eksis-tensi Ahmadiyah di Indonesia.

Rupanya keberanian sang gubernur Wong Kito ini pun mendorong beberapa elemen di daerah terdorong untuk menuntut pemerintah daerah masing-masing bertindak seperti Gubernur Sumatera Selatan. Masyarakat mulai ter-gugah kembali untuk mendesak peme-rintah agar serius melarang Ahmadiyah sesuai dengan ketetapan undang-undang. Pertanyaannya, masihkan presiden dan kabinetnya punya nyali? [mujiyanto/www.suara-islam.com]

Terkait SK pelarangan Ahmadiah, Gubernur Sumsel Prof Mahyudin Siap Tanggung Segala Risiko

Friday, 19 September 2008

Tabloid SUARA ISLAM EDISI 52, Tanggal 19 September - 2 Oktober 2008 M/19 Ramadhan - 2 Syawwal 1429 H

"Surat Keputusan ini tidak akan saya ubah se-centi pun. Saya sudah mendahului. Segala risiko adalah risiko saya. Makanya, saya akan tetap konsisten dengan SK pelarangan Ahmadiyah ini. Kalau mau dicabut, biarlah menteri yang mencabut. Kita harus punya sikap.

Kita ingin mengamankan ajaran agama Islam. Kita tidak rela mereka merusak ajaran agama ini. Ahmadiyah itu ibarat kanker sehingga harus diangkat body-nya. Tidak bisa dibiarkan menggerogoti seluruh tubuh karena ini sangat berbahaya. Karena itu, bagi saya tidak ada beban apa-apa. Ini hanyalah langkah untuk menyelamatkan akidah.

Saya sudah dua kali mendapat telepon dari Inggris hanya beberapa hari setelah SK keluar. Dia mengaku dari London, tapi saya tak sempat mempertanyakan jati dirinya. Dia menanyakan tentang SK saya. Saya tegaskan, “I don't care with you, this is my country problem.” Saya tegaskan, saya tidak takut ancaman. Saya siap. Saya juga ditelepon oleh Menteri Dalam Negeri. Dia menanyakan SK Gubernur ini. Dia juga bilang bahwa Presiden bisa memakluminya. Saya jelaskan apa adanya.

Memang kita inginnya membubarkan Ahmadiyah. Tapi setelah kita kaji secara mendalam, ternyata hak itu ada di pemerintah pusat. Wewenang ada di pusat. Kebetulan kita mempunyai Forum Ulama Umara yang menjadi wadah pertemuan antara para ulama dan umara dalam membicarakan berbagai hal menyangkut persoalan kemasyarakatan. Karena itu kita membuat surat teguran keras kepada Ahmadiyah untuk melaksanakan SKB. Selain itu juga mengirimkan surat kepada Menteri Agama dan Presiden agar membubarkan Ahmadiyah.

Sejauh ini SK pelarangan aliran Ahmadiyah mendapat dukungan dari semua pihak termasuk DPRD, Kapolda, Pangdam, Kejati dan para ulama dan tokoh Islam di Sumatera Selatan. Alhamdulillah, berbagai bentuk dukungan terus mengalir. Bahkan tidak dari Sumatera Selatan saja, dukungan datang dari berbagai tokoh di luar Sumatera Selatan dari seluruh Indonesia. Bagi saya, ada dukungan atau tidak, saya akan tetap berjuang.

Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam memonitor aliran Ahmadiyah. Daerah harus mempunyai komitmen yang kuat. Selama ini ada beberapa SK yang dikeluarkan di daerah tapi tidak jalan. Ini karena sifatnya sporadis dan tidak disertai komitmen yang kuat. Karena itu, upaya pembubaran Ahmadiyah harus berlangsung secara bersama-sama. Semua daerah harus bergerak secara simultan.” [mujiyanto/www.suara-islam.com]

Rabu, 17 September 2008

Masjid di kota Roma


Masjid di Roma? Memang kedengarannya sedikit aneh. Maklum Roma ibukota Italia itu sudah identik dengan Katholik. Tahta Suci Vatikan yang menjadi pusat Katholik dunia terletak ditengah kota tersebut.

Impian panjang muslim kota Roma untuk memiliki masjid memang sudah berwujud sejak tahun 1995 yang lalu. Selesai dibangun pada Januari 1995 dan diresmikan penggunaannya di bulan Juni 1995, menelan biaya 15 milyar Lira. Masjid Roma yang juga menjadi pusat kebudayaan Islam berdiri megah di atas lahan seluas 29.915 meter persegi di kaki gunung Monte antenne, pinggiran utara kota Roma-Italia tak jauh dari sungai Tiber, Di atas bukit yang ditumbuhi pepohonan pinus 40m dari permukaan laut.

Bangunan masjid dan Pusat kebudayaan Islam kota Roma keseluruhannya seluas 19.708 meter persegi, terdiri dari bangunan masjid dan islamic centre seluas 16,592 meter persegi dan bangunan tambahan seluas 3.116 meter persegi. Sedangkan lahan-nya sendiri merupakan sumbangan dari pemerintah kota Roma. Pembangunan masjid itu juga tak terlepas dari jasa King Faisal Raja Saudi Arabia yang secara pribadi terus menerus melakukan pendekatan kepada pemerintah Italia bagi pembangunan masjid di kota Roma. Dan pada Kunjungan beliau ke Roma pada 1973 penolakan terhadap pembangunan masjid disana sudah mulai melunak. Kunjungan Raja Faisal juga untuk memberikan bantuan dana kepada panita pembangunan masjid. Setelah kunjungan beliau negara negara muslim dan perorangan mulai mengirimkan dana bagi perwujudan pembangunan masjid tersebut.

Program pembangunan Masjid tersebut di siapkan oleh Pusat Kebudayaan Islam Roma yang menginginkan masjid dan Pusat Budaya Islam tersebut dibangun sebagai salah satu bangunan monumental mengadaptasi sejarah besar kota metropolis Roma. Menyatukan project tersebut kedalam satu lokasi yang religi, rekreasi, kegiatan kegiatan budaya dan harus memiliki keterkaitan dengan ragam sejarah kota Roma serta mengekspresikan Islam sebagai way of life bagi semua pengunjung.



Berkapasitas 2.500 jemaah termasuk ruang khusus bagi 500 jemaah wanita. Dilengkapi dengan Pusat Kebudayaan Islam yang terhubung langsung dengan ruang sholat utama, dan fasilitas lain termasuk Ruang Pameran Seni Islam, Ruang konfrensi berdaya tampung 400 orang, ruang pertemuan, banquet hall untuk 250 orang, perpustakaan yang memiliki koleksi terlengkap karya karya sarjana islam, memiliki ruang untuk sholat harian bagi 150 jemaah, ruang kelas dan perkantoran.

Pembangunan masjid Roma dijadikan ajang kompetisi arsitektur internasional di tahun 1975. dari 42 karya yang masuk, karya Sami Mousawi dan Paolo Portoghesi/Vittoro Gigliotti keluar sebagai pemenang. Berdasarkan rekomendasi dari dewan juri dan panitia pembangunan masjid, Design yang baru di ajukan pada bulan Oktober 1976 dan di setujui oleh Pusat Kebudayaan Islam dan team tersebut juga ditunjuk untuk pelakanaan dan pengawasan proyek pembangunan masjid dan pusat kebudayan Islam kota Roma, Italia.

Draf pembangunan Masjid dan Pusat kebudayaan Islam tersebut di setujui oleh pemerintah kota Roma pada Februari 1979 setelah mengalami berbagai perubahan design dari design awalnya. Proyek pembangunan yang seyogyanya dimulai pada Juli 1979 dibatalkan karena alasan sosial dan politik. Pengajuan ulang ke pemerintah kota Roma pada 1983 dengan mengurangi tinggi menara masjid ahirnya di setujui dan pekerjaan pembangunan dimulai pada desember 1984. Paolo Portoghesi/Vittoro Gigliotti ditunjuk kembali sebagai pengawas dan Sami Mousawi bertindak sebagai konsultan.

Keseluruhan komplek masjid dan pusat kebudayaan Islam kota Roma selesai dibangun pada Januari 1995 dan diresmikan pada June 1995 dihadiri oleh presiden italia serta perwakilan negara negara islam dan warga Muslim setempat. Alhamdulillah.***